Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Dharmasraya · 30 Sep 2022 21:06 WIB ·

Badan Kepegawaian Negara Konfirmasi Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023 Dibatalkan


 Badan Kepegawaian Negara Konfirmasi Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023 Dibatalkan Perbesar

Dharmasraya | TopSumbar – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang menunda penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

“Alhamdulillah, berarti masukan-masukan yang kita berikan dalam berbagai kesempatan kepada sejumlah kementerian dan lembaga diterima dengan baik,” ujar Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat itu, ketika dihubungi, Jum’at (30/09/2022).

Ia mengatakan, Apkasi sebelumnya sudah melakukan komunikasi intens dengan sejumlah kementerian dan lembaga, baik melalui audiensi maupun rapat-rapat koordinasi, untuk mencari jalan keluar permasalahan penghapusan tenaga honorer.

“Salah satu usul yang mengemuka dari Apkasi memang tunda dahulu penghapusan (tenaga honorer) ini sampai pemerintah daerah benar-benar siap untuk melaksanakannya,” ungkap Sutan Riska.

Lebih lanjut diterangkan Sutan Riska, pada dasarnya Apkasi siap menerima apapun keputusan pemerintah pusat, akan tetapi karena ada sejumlah kendala yang ditemui Pemda, dan bahkan kementerian dan lembaga terkait, Sutan Riska meminta kebijakan itu dimatangkan dahulu beberapa tahun ke depan.

“Dari yang kami dengar, Badan Kepegawaian Nagara butuh waktu sampai empat tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu kami berikan dukungan kepada pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan solutif dalam rentang waktu itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan, sangat sulit menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023. Menurutnya, butuh waktu yang cukup untuk mencari solusi penyelesaian masalah tenaga honorer ini.

Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara akan mengusulkan revisi atau penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khusus untuk tenggang waktu sampai 28 November 2023, menjadi 3-4 tahun ke depan. (Yanti)

Hits: 6

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polres Dharmasraya Kembali Amankan Penyalahgunaan Narkotika Di Sungai Rumbai

21 November 2022 - 16:40 WIB

MTQ XI Kabupaten Dharmasraya Resmi Ditutup, Kecamatan Pulau Punjung Juara Umum

19 November 2022 - 23:51 WIB

Orasi Ilmiah Dihadapan Wisudawan UIN Imam Bonjol, Sutan Riska : Bawa Spirit Perjuangan Tokoh Minangkabau Dalam Kehidupan

19 November 2022 - 18:53 WIB

Pembukaan MTQ Nasional XI Tingkat Kabupaten Dharmasraya Berlangsung Meriah

17 November 2022 - 20:51 WIB

Bupati Sutan Riska, MTQ Nasional ke XI Tingkat Kabupaten Resmi Dibuka

17 November 2022 - 18:50 WIB

Pengurus Besar PGRI Verifikasi usulan Sutan Riska Penghargaan Dwi Praja Nugraha

16 November 2022 - 18:47 WIB

Trending di Dharmasraya