Gubernur Mahyeldi Paparkan Kondisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sumbar di Kunker dengan Komisi IX DPR RI

TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama jajarannya, menyambut dengan hangat rombongan kunjungan kerja dari Komisi IX DPR RI di Auditorium Gubernuran pada Rabu (04 Oktober 2023).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan situasi terkait kesehatan, ketenagakerjaan, pengawasan obat dan makanan, serta implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja rombongan Komisi IX DPR RI dan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPR RI dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta pembangunan fisik dan non-fisik di Sumbar.

Bacaan Lainnya

“Salah satunya adalah dengan adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Achmad Mochtar sebesar Rp143 miliar.

Ini hal yang sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rujukan bagi masyarakat Sumbar, terutama bagi mereka yang tinggal di bagian utara, yang memiliki akses yang cukup jauh ke RSUP Dr. M. Djamil,” ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga menjelaskan bahwa salah satu fokus utama Sumbar di sektor kesehatan adalah penanganan kasus stunting.

Saat ini, persentase kasus stunting di Sumbar mencapai 10,6 persen. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menargetkan persentase kasus stunting pada tahun 2024 tidak melebihi 14 persen.

“Pada akhrinya Sumbar berhasil memenuhi target yang diinginkan oleh Bapak Presiden untuk tahun depan, bahkan berhasil menekan angka kasus stunting hingga 10,6 persen,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan reses tersebut, Gubernur beserta jajaran dinas dan lembaga terkait selaku mitra kerja Komisi IX DPR RI secara bergantian memaparkan rincian mengenai kondisi kesehatan dan ketenagakerjaan di Sumbar.

Anggota DPR RI dari Komisi IX yang turut hadir dalam rombongan kunker menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam informasi dari aparatur terkait.

“Kami berharap jawaban dan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan ini dapat disampaikan secara tertulis,” kata Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Nihayatul Mafiroh, yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

(adpsb)

Pos terkait