Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, terus berupaya meningkatkan penanganan pencegahan Covid-19 di tahun 2021. Dalam penanganan tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan kerja sama sehingga penanganan tidak hanya bertumpu pada satu instansi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19, Kamis (21/01/2021) di Ruang Auditorium Kantor Bupati setempat.
Menurutnya, meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh karena kelengahan dan kurangnya perhatian bersama dalam menangani Covid-19.
“Perlu meningkatkan tanggung jawab dan kerja sama kita dalam penanganan Covid-19, hal ini merupakan tanggung jawab moral seluruh stakeholder yang ada, sehingga tidak hanya tertumpu pada satu instansi saja,” sebutnya.
Bupati Yulianto juga meminta perlu adanya pengkajian kembali tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19 pada kegiatan keramaian, agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat dan dimasifkan kembali sosialisasi penerapan 3M dalam berbagai media agar masyarakat mendapatkan pemahaman dalam penerapan protokol kesehatan.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Pasaman Barat Edi Busti, menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus Covid-19 sebelumnya terdapat beberapa kendala dan kekurangan, dan untuk itu perlu menjadi perhatian bersama demi tercapainya tujuan.
“Di Pasaman Barat Penambahan Covid-19 selalu ada, untuk mengantisipasi tingginya jumlah kasus di masa yang akan datang perlunya mempersiapkan anggaran operasional. Mengenai kendala selama ini dalam melakukan tracking, disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Covid-19.
Untuk itu, Perlu adanya ketegasan dalam menegakkan protokol kesehatan di masyarakat,” jelas Edi Busti Dalam Rapat.
Mengenai informasi publik, Edi busti menegaskan bahwa jumlah peralatan penanganan Covid-19 saat ini cukup memadai. Namun perlu adanya sinkronisasi data antar OPD dan Tim penanganan Covid-19.
“Dalam penanganan pasien Covid-19 di Pasbar fasilitas kesehatan menjadi titik lemah, karena Faskes tidak seimbang dengan pasien Covid-19 yang positif, sehingga kurangnya perlakuan khusus covid-19,” pungkasnya.
Kesempatan lain, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Jon Hardi menyampaiakan bahwa di tahun 2020 testing rate di Pasbar berjumlah sebanyak 317 orang per minggu sehingga masih di bawah standar WHO.
“Mengenai kendala, pelaksanaan swab sebelumnya masih dilaksanakan di tingkat kabupaten (Dinkes, RSUD, dan Yarsi) dan belum sampai di tingkat kecamatan.
Kemudian kendala lain adalah masyarakat yang sudah didata karena kontak erat dengan pasien positif atau OTG tidak mau diambil sampel, ini menjadi salah satu kesulitan Nakes di lapangan,” ungkap Jon Hardi.
Ia menerangkan bahwa, Dinas Kesehatan Pasaman Barat telah menerima bantuan logistik rapid test antigen dari Dinkes dan BPBD Provinsi Sumbar. Dengan adanya hal tersebut, Dinas Kesehatan Pasbar akan terus meningkatkan testing rate sesuai standar WHO.
“Mengenai Vaksinasi Covid-19 di Pasaman Barat masih menunggu instruksi dari Kemenkes RI dan Dinkes Provinsi Sumbar. Vaksinasi untuk Nakes di Pasbar, rencana akan dilakukan pada Bulan Februari sampai Maret 2020 dan akan dilanjutkan untuk petugas publik dan masyarakat.
Untuk itu, Dinkes Pasaman Barat meminta bantuan dan kerja sama dari TNI Polri untuk pengamanan vaksinnasi tersebut nantinya,” ujar Jon Hardi.
(SR)
