TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, telah mendapatkan penghargaan Nominasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik di Kawasan Sumatera.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, melalui Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian RI, Muhammad Saifullah, dalam acara Rakor Pengendalian Inflasi Sumbar 2023 di Hotel Pangeran Beach pada Kamis 19 Oktober 2023.
Dalam pidato pembukaannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa inflasi Sumbar pada September 2023 mengalami penurunan menjadi 1,93 persen, dibandingkan dengan 3,23 persen pada Agustus 2023.
Mahyeldi menyampaikan bahwa kita dapat berbangga, mengingat inflasi di Sumbar mengalami penurunan pada bulan September ini. Hanya selisih hampir 1 persen di bawah inflasi nasional yang berada pada angka 3 persen.
Namun, Mahyeldi juga memperingatkan bahwa pada bulan Oktober tahun ini, harga beras dan gula pasir terus mengalami kenaikan.
Hal ini disebabkan oleh fenomena El Nino di Indonesia, yang mengganggu produksi beras dalam negeri karena banyak petani mengalami gagal panen, sehingga menyebabkan kelangkaan beras di masyarakat, termasuk di Sumbar.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama. Diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah kekurangan pasokan pangan akibat penurunan produksi tanaman pangan,” tambahnya.
Mahyeldi menyebutkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Sumbar. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi sebesar 21,20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2022, dan merupakan kontribusi terbesar dibandingkan sektor lainnya.
“Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian perlu terus didorong melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta implementasi pertanian digital. Saya mengajak semua pihak untuk terus berinovasi, dan kita harus menghindari kenaikan harga secara bersamaan di sektor pangan Sumbar, karena akan berdampak besar pada perekonomian,” katanya.
Gubernur Mahyeldi juga mencatat bahwa sektor yang agak sulit dikendalikan dalam mengendalikan inflasi termasuk kenaikan tarif transportasi udara, kenaikan harga pupuk non-subsidi akibat kelangkaan pupuk subsidi, serta kelangkaan gas elpiji bersubsidi.
“Fluktuasi harga bahan bakar minyak non-subsidi juga berdampak besar pada sistem transportasi kita,” tambahnya.
Maka dari itu, Mahyeldi berharap agar Pertamina dapat memberikan penjelasan mengenai situasi dan ketersediaan bahan bakar minyak hingga akhir 2023 di Sumbar. Terutama terkait rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak jenis pertalite dan bio solar pada tahun 2024.
“Hal ini akan berdampak pada kenaikan tarif transportasi, dan pasti akan meningkatkan harga komoditas, terutama pangan,” jelasnya.
Gubernur Mahyeldi juga meminta instansi dan lembaga terkait dalam sektor ini untuk membantu mengatasi lonjakan harga tiket pesawat pada periode tertentu, dan juga membantu mengatasi kelangkaan bahan-bahan bersubsidi di pasaran.
“Ini termasuk mengatasi kelangkaan pupuk, diperlukan peningkatan implementasi pertanian organik di daerah sentra pertanian serta penerapan pertanian digital,” tambahnya.
Rakor Pengendalian Inflasi Sumbar kali ini dihadiri oleh Badan Pangan Nasional, Dr. Rachmat, S.Si, CRMO selaku Sub Koordinator Evaluasi, Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si selaku Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat dan Pelaporan Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Kepala Perum Bulog Sumbar, serta Sales Manager Area Sumbar PT. PERTAMINA (Persero).
Selain itu, tampak juga hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumbar, Pj. Bupati Tanah Datar, Para Kepala Lembaga/Instansi Pusat Wilayah Sumbar, Kepala BPS Prov. Sumbar, Para Sekda dan Kepala Dinas Pangan se Sumbar serta Para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sumbar.
(adpsb/nov)
