Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Nasional · 12 Sep 2022 11:04 WIB ·

Presiden Minta Kepala Daerah Gunakan APBD Guna Cegah Persoalan Akibat Penyesuaian Harga BBM dan Tekan Inflasi


 Presiden Minta Kepala Daerah Gunakan APBD Guna Cegah Persoalan Akibat Penyesuaian Harga BBM dan Tekan Inflasi Perbesar

Jakarta | TopSumbar – Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi bersama lima Kepala Daerah lainnya, yakni Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan 12 bupati dan walikota se-Indonesia diundang oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membahas pengendalian inflasi di daerah, di Istana Negara, di Jakarta, Senin (12/9/2022).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, itu juga diikuti secara tatap maya oleh 28 kepala faerah dan 34 bupati dan walikota se Indonesia.

Turut hadir mendampingi presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, deputi bidang perekonomian sekretariat kabinet, deputi bidang dukungan kerja kabinet sekretariat kabinet dan koordinator staf khusus presiden Ari Dwipayana.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah agar dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Kenaikan bahan pangan dapat ditekan dengan peran serta pemda dalam membantu biaya transportasi sehingga harga bahan pangan di petani tetap sama dengan harga dipasar.

Presiden mengingatkan kepada kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, terutama harga bahan pangan karena bahan pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, akan berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di daerah. Walaupun kenaikan harga bahan pangan berkisar Rp200 hingga Rp500 maka inflasi tersebut harus segera diintervensi oleh pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah jangan ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM),” kata presiden.

Ditambahkan Jokowi, payung hukum sudah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemda agar menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.

“Dana tersebut dapat digunakan pemda untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Ef/Af/Rd, Phb)

Hits: 3

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat

27 September 2022 - 14:09 WIB

Ke-68 di Indonesia, MenPANRB Resmikan Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto

26 September 2022 - 14:27 WIB

106 Pemerintahan Nagari Baru Telah Resmi Hadir di Sumbar

26 September 2022 - 14:15 WIB

MenPan RB Abdullah Azwar Anas Puji Pemprov Sumbar Soal Penerapan SPBE

26 September 2022 - 14:10 WIB

HUT Lantas ke-67, Kapolri Resmikan Program Prioritas ETLE Nasional di 34 Polda

22 September 2022 - 17:47 WIB

Bupati Kuansing Suhardiman Terima langsung Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

22 September 2022 - 15:42 WIB

Trending di Nasional