Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Sumatera Barat · 28 Sep 2022 10:35 WIB ·

Kanwil Kemenkumham Sumbar Jaring Aspirasi Masyarakat Melalui Dialog RUU KUHP


 Kanwil Kemenkumham Sumbar Jaring Aspirasi Masyarakat Melalui Dialog RUU KUHP Perbesar

Sumbar | TopSumbar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar kegiatan penyuluh hukum penjaringan aspirasi masyarakat melalui dialog Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Selasa (27/9).

Disebutkan kegiatan penyuluh hukum penjaringan aspirasi masyarakat melalui dialog RUU KUHP oleh kanwil Kemenkumham Sumbar merupakan program

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bertajuk “Penyuluhan Hukum Serentak berupa Dialog RUU KUHP” yang juga digelar pada 33 Kantor Wilayah se Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi publik yang menyerap aspirasi seluruh elemen publik untuk mewujudkan disahkannya RUU KUHP Nasional,” tutur Kakanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya dilansir dari siaran pers Humas Kanwil Kemenkumham Sumbar juga diterima Topsumbar.co.id, Rabu (28/9).

Lanjut Andika, kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Instruksi Presiden RI yang bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi publik dibutuhkan dalam pembentukan RUU KUHP.

“Untuk Sumatera Barat, kegiatan Dialog RUU KUHP ini di gelar di 3 tempat yaitu Fakultas Hukum Unand, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dan Kantor Camat Nanggalo Padang,” ujarnya.

Andika juga menyebutkan, dialog RUU KUHP ini difasilitasi Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH .

Kanwil Kemenkumham Sumbar dan diikuti oleh 126 orang peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintahan Daerah, mahasiswa dan akademisi.

“Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar melalui para Penyuluh Hukum kami turut mengambil peran dalam penyebarluasan informasi dan penjaringan aspirasi masyarakat terkait RUU KUHP melalui kegiatan dialog untuk mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan objektif,” sebutnya.

Lebih jauh diterangkan Andika, KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan masa kolonial Hindia Belanda.

“KUHP sebagai produk hukum abad ke-17 perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern, karena mempertahankan kakunya penerapan Asas Legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang memiliki kecenderungan menghukum (punitive) serta tidak memiliki alternatif sanksi pidana, serta belum memuat tujuan dan pedoman pemidanaan,” terangnya.

Terakhir, Andika berpesan agar semua peserta Dialog Publik ini turut berperan aktif dalam memberikan sumbangsih dan pemikiran maupun gagasan.

“Diharapkan dengan adanya Dialog Publik ini dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam rangka pembahasan Hukum Pidana yang di tuangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional dengan Paradigma Modern, yang tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini,” pungkasnya.

(Alfian YN)

Hits: 5

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tingkatkan Profesionalisme Anggota Humas, Bidhumas Polda Sumbar Gelar Rapat Bidang Kehumasan

30 November 2022 - 17:33 WIB

Cuaca Sumbar 28-30 November: Cerah dan Potensi Hujan Lebat di Beberapa Daerah

28 November 2022 - 14:10 WIB

Gempa Tektonik M 4,6 Dirasakan di Padang dan Pesisir Selatan, Ini Penjelasan BMKG

27 November 2022 - 20:24 WIB

Kapolda Sumbar Buka Pelatihan DVI TA 2022

22 November 2022 - 21:26 WIB

Kawasan Mandeh Bakal Miliki Konservasi Lumba Lumba

22 November 2022 - 16:07 WIB

Kapolda Sumbar Tutup Audit Kinerja Itwasda Polda Sumbar Tahap II T.A 2022

21 November 2022 - 16:46 WIB

Trending di Sumatera Barat