Wujudkan Keluar dari Daerah Termiskin, Pemda Kabupaten Solok Undang Dirjen Kemendagri

Kabupaten Solok | Topsumbar – Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo dan BKD melaksanakan Pembekalan Kehumasan dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan SIPD bagi Pejabat Eselon II dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, di Balairuang Rumah Dinas Bupati Senin (28/02/22).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang kehumasan pemerintah dan pengelolaan keuangan. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini, para Kepala OPD dan Camat dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan lebih baik lagi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Solok Epyardi Asda, M.Mar didampingi Sekretaris Daerah Medison S.Sos, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati. Turut hadir sebagai narasumber kegiatan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Kapuspen Kemendagri Drs. Benny Irwan, M.Si, MA, dan Kabag Umum Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs. Hendra Widra, M.Si.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya Bupati merasa senang dan bangga atas kesediaan Dirjen Bina Keuangan Daerah beserta jajaran untuk datang meluangkan waktu berbagi ilmu ke Kabupaten Solok. “Sebagai Bupati yang masih baru, saya juga meminta arahan dari Bapak Dirjen terutama dalam birokrasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan aturan di masa yang akan datang,” ucap Bupati.

Sebagai Bupati, Ia bertekad menjadikan Kabupaten Solok bangkit dan tidak lagi menjadi kategori daerah termiskin di Sumatera Barat sesuai dengan visi mambangkik batang tarandam menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat. Diharapkan Bupati dengan dilaksanakannya kegiatan pembekalan kehumasan dan pengelolaan keuangan ini, para pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Benny Irwan dalam materinya menjelaskan setiap badan publik memiliki kewajiban dalam menyampaikan setiap informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara berkala dan berkesinambungan minimal enam bulan sekali melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Setiap Kepala OPD dan Camat harus mampu berperan sebagai humasnya pemerintah, harus mampu menceritakan dan menginformasikan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat/publik.

Di samping itu dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat, diharapkan setiap feedback bisa menjadi referensi untuk perbaikan kebijakan kebijakan pemerintah ke depan. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat melakukan perubahan termasuk perubahan pendekatan dalam bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik. Kita harus meninggalkan peran pasif dan harus menjadi reaktif dan kalau bisa menjadi proaktif.

Sementara itu Agus Fathoni dalam arahannya terkait pengelolaan keuangan daerah dan SIPD menyampaikan setiap pengelolaan anggaran sebaiknya dilakukan mulai dari awal tahun dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya. Kepada setiap OPD Ia menyarankan apabila memiliki rencana kegiatan dengan anggaran yang besar diharapkan pelaksanaannya di awal tahun agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Saat ini Kemendagri akan memberikan penghargaan kepada daerah dengan pendapatan yang paling tinggi, semoga Kabupaten Solok dapat menjadi salah satunya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini Bapak dan Ibu semua dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi hendaknya,” ucapnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah kedepan hanya ada satu sistem yaitu SIPD. SIPD dibangun dengan tujuan untuk menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah di seluruh Indonesia. Setiap perencanaan harus dianggarkan dan begitu pula sebaliknya setiap anggaran harus direncanakan, maka dari itu setiap mau menganggarkan segala sesuatu dilakukan di awal.

“Sesuai dengan program dari Bapak Presiden e-planning dan e-budgeting, semua perencanaan dan penganggaran sudah berbasis elektronik. Dengan penggunaan SIPD kita dapat menghemat penggunaan kertas pertahunnya. Selain itu juga memiliki dampak tereliminasinya duplikasi anggaran, dan tidak akan ada lagi kegiatan yang tidak direncanakan,” pungkasnya.

(Ha/Adm)

Pos terkait