Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Nasional · 5 Agu 2022 13:23 WIB ·

Gerakan Konsolidasi PJS di 30 Provinsi Terus Berjalan, Kali ini di Makassar


 Gerakan Konsolidasi PJS di 30 Provinsi Terus Berjalan, Kali ini di Makassar Perbesar

Nasional | Topsumbar – Setelah sukses menggelar konsolidasi PJS di Ternate Maluku Utara, malam tadi, Jumat (5/8/2022) konsolidasi dikerjakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan tepatnya di kedai Kopi coffee.

Penerima Mandat Khairil yang dinobatkan sebagai Ketua DPD PJS Sulsel di dampingi Sekretaris DPD PJS Dedi Gunawan mengimbuhkan keterangan terkait keberadaan pengurus dan bagian PJS di area Angin Mamiri Makassar.

“Keberadaan PJS di Sulsel kini udah merambah ke tingkat DPC. Ini cocok dengan surat edaran nomor 2 DPP PJS dimana setiap DPD kudu membentuk sekurang-kurangnya 3 DPD di lokasi masing-masing,” ungkap Khaidir.

Dirinya mengatakan jikalau para wartawan banyak yang bertanya apa beda PJS dengan organsiasi lainnya. Apalagi kata Khaidir jikalau Ketua Umum PJS merupakan mantan Sekjen dan pejuang JMSI hingga menjadi konstriuen dewan pers.

“Inilah yang menjadi pertanyaan mereka dan aku mengatakan cocok visi dan target berdirinya PJS,” ungkap Khaidir sambil memohon sehingga tersedia penjelasan yang lengkap dari DPP.

Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba menggelar diskusi dengan pengurus DPC dan DPD Sulsel. Dirinya mengimbuhkan peluang kepada wartawan senior maupun junior soal Kedatangan PJS di Sulsel maupun di tanah air.

“PJS merupakan organisasi profesi pers yang tak tersedia bedanya dengan organsiasi pers lainnya. Yang membedakan adalah PJS lebih mengimbuhkan peluang kepada wartawan yang belum berada di organsiasi profesi sejenis yang udah terlanjur diberi stempel wartawan Bodrex atau wartawan Abal-abal. Kami menutup diri bagi wartawan yang udah berada di organisasi lainnya menjadi bagian PJS. Biarlah kami menampung mereka dan menjadikannya wartawan kompeten untuk mampu sejajar dengan wartawan lainnya di dalam mewujudkan pers sebagai pilar demokrasi ke 4,” mengetahui Mahmud yang sukses menghantar JMSI sebagai konstriuen dewan pers.

Mahmud juga mengimbuhkan penjelasan jikalau PJS lebih memperjuangkan setiap wartawan mampu mengikuti UKW dan kompeten layaknya yang dicita-citakan oleh dewan pers. Dengan demikian kata Mahmud yang merupakan penguji UKW di lembaga uji UPN veteran Yogyakarta semua wartawan kudu kompeten.

“Ini harga mati bagi semua wartawan yang menjadi bagian PJS. Kalian kudu kompeten dan kudu mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh PJS dengan dengan lembaga kursus lainnya,” tegas Mahmud.

Kini kata Mahmud, PJS udah berada di 23 provinsi. Itu berarti katanya, capaian di 30 provinsi dapat langsung terwujud di dalam th. ini.

“Saya percaya mereka yang menjatuhkan pilihan bergabung dengan PJS adalah wartawan yang penuh kesadaran meski mampu menjadi tersedia tekanan dan provokasi untuk menghindar perkembangan PJS di daerah. Saya mengimbuhkan apresiasi kepada semua wartawan yang udah berikan diri untuk PJS,” ungkap Mahmud yang udah melaksanakan road show di 7 provinsi di Nusantara.

Turut hadir di dalam konsolidasi PJS di Sulsel Fredrich Kusen, S.Sos., M.Si sebagai dewan pembina DPD PJS Sulsel. Fred demikian dirinya dipanggil merupakan penguji di keliru satu lembaga uji dan mempunyai lembaga kursus jurnalis sendiri.

Akhirnya Mahmud meminta sehingga semua pengurus dan bagian mewaspadai segala usaha yang dikerjakan oleh pihak-pihak yang terasa gerah atau terganggu dengan Kedatangan PJS di daerah. Bahkan tersedia yang secara terang-terangan menggoda bagian PJS untuk terlihat dan bergabung dengan organsiasi mereka.

“PJS bukan saingan, PJS justru hadir untuk berbarengan dengan lembaga lain mewujudkan visi dan target dari dewan pers. Ingat, PJS bukan organisasi perusahan pers tetapi organisasi pers, kami kudu pandai membedakannya,” tegas Mahmud Marhaba yang juga sebagai ahli pers dari dewan pers.**

Hits: 5

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat

27 September 2022 - 14:09 WIB

Ke-68 di Indonesia, MenPANRB Resmikan Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto

26 September 2022 - 14:27 WIB

106 Pemerintahan Nagari Baru Telah Resmi Hadir di Sumbar

26 September 2022 - 14:15 WIB

MenPan RB Abdullah Azwar Anas Puji Pemprov Sumbar Soal Penerapan SPBE

26 September 2022 - 14:10 WIB

HUT Lantas ke-67, Kapolri Resmikan Program Prioritas ETLE Nasional di 34 Polda

22 September 2022 - 17:47 WIB

Bupati Kuansing Suhardiman Terima langsung Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

22 September 2022 - 15:42 WIB

Trending di Nasional