Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Sumatera Barat · 28 Jun 2022 16:31 WIB ·

257 Kasus Kriminal Selesai Dengan Restorative Justice, Ini Penjelasan Kapolda Sumbar


 257 Kasus Kriminal Selesai Dengan Restorative Justice, Ini Penjelasan Kapolda Sumbar Perbesar

Sumatera Barat, Topsumbar – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH menyebut, sepanjang tahun 2022, dari 2.257 kasus kriminal terdapat 257 kasus yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ). Sementara sepanjang 2021, 1.011 kasus diselesaikan dengan RJ dari 5.585 kasus.

Hal tersebut disampaikan Kapolda usai membuka acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Restorative Justice di ballroom Hotel Pangeran Padang, Selasa (28/6/2022).

“Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam RJ ini, pertama pertentangan sosial antara masyarakat bisa kita reduksi, asas musyawarah dan mufakat sangat ditonjolkan, kemudian efisiensi anggaran negara,” ujarnya dilansir dari siaran pers Bidang Humas Polda Sumbar juga diterima Topsumbar.co.id

Irjen Pol Teddy Minahasa menerangkan, terkait efisiensi anggaran ini, harus diakui proses peradilan masih berbelit-belit.

“Di internal kita saja ada proses penyelidikan, penyidikan hingga peradilan, itu memakan waktu yang panjang,” katanya.

Lanjut Kapolda Sumbar, sudah banyak contohnya di Satreskrim, Ditreskrimum dan Ditreskrimsus terkait RJ tersebut. Namun juga terdapat beberapa kasus yang dikecualikan dalam RJ.

“RJ ini bisa diterapkan kecuali pada kasus Korupsi, Terorisme, Makar, Narkoba,” tegasnya.

Jenderal bintang dua ini menerangkan, FGD yang digelar tersebut dalam rangka menyusun tindak lanjut perjanjian kerjasama pada bulan Maret lalu dengan LKAAM Sumbar.

“Terkait penanganan kasus hukum di luar peradilan, artinya non vokasi itu bisa diselesaikan dengan restorative justice,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang RJ.

“Lalu, rencananya tanggal 7 Juli nanti pada saat puncak HUT Bhayangkara akan dilakukan Perjanjian Kerja Sama, turunannya. Mekanisme sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama adalah FGD, meminta masukan para pihak pakar, masyarakat, tokoh untuk melengkapi draft dari Perjanjian Kerja Sama itu,” pungkasnya.

Terakhir dirinya menambahkan, hal tersebut bertujuan untuk penyelesaian sengketa-sengketa hukum di internal masyarakat tidak harus semuanya diselesaikan secara proses peradilan.

(AL/Riko/Red)

Hits: 28

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polda Sumbar Inisiasi Doa Bersama Insan Sepakbola Untuk Korban Kanjuruhan Malang

4 Oktober 2022 - 08:53 WIB

Besok, Operasi Zebra Singgalang 2022 Dimulai, Ini Penjelasan Dirlantas Polda Sumbar

2 Oktober 2022 - 20:30 WIB

Ahmad Syafii Maarif Terima Anugerah Kebudayaan

2 Oktober 2022 - 15:15 WIB

Berbagai Jenis dan Rasa Madu Asli Hadir di Sumbar

2 Oktober 2022 - 11:30 WIB

Penyedia Konten Kreator Mesti Patuhi P3SPS

1 Oktober 2022 - 11:35 WIB

Pemprov Sumbar Beri Sejumlah Penghargaan Pada Hari Jadi Sumbar ke-77

1 Oktober 2022 - 11:04 WIB

Trending di Sumatera Barat