Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Padang · 24 Mei 2022 08:51 WIB ·

DJP Sosialisasikan Penerapan Perhitungan Pajak ke DPRD Sumbar


 DJP Sosialisasikan Penerapan Perhitungan Pajak ke DPRD Sumbar Perbesar

Padang | Topsumbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menerima sosialisasi penerapan dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Progresif terhadap penghasilan pimpinan dan anggota dewan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sumbar dan Jambi, Senin (23/05/2022).

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, jajaran pimpinan dan anggota dewan terbantu dengan adanya sosialisasi tata pemotongan PPh 21 bagi penghasilan pimpinan dan anggota dewan.

“Sosialisasi ini bagus, karena ini memang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk anggota dewan bagian dari WP (Wajib Pajak). Melalui sosialisasi ini kita tahu harus berbuat apa dan harus apa dalam melaporkan pajak,” katanya di Gedung DPRD Sumbar .

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Sumbar lainnya Asra Faber mengaku bahwa sosialisasi tata cara pemotongan PPh 21 setidaknya mempermudah pimpinan dan anggota dalam melaporkan besaran pajak yang akan berkontribusi bagi negara.

“Makanya dengan sosialiasi ini, kita bisa tahu apakah misalnya harus dibayarkan dengan APBD ataupun dengan pribadi. Jadi sosialisasi ini bagus dan mencari solusi bagaimana untuk pembayaran-pembayaran itu,” ungkanya

Berdasarkan informasi DJP Kemenkeu terhadap sosialisasi tarif pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, penerapan pajak progresif dilatarbelakangi Pasal 17 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (perubahan terakhir UU 7/2021 HPP).

Dimana, aturan tersebut memuat lima klaster pajak progresif antara lain penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif 5 persen, diatas Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif 15 persen, diatas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif 25 persen, diatas Rp500 juta sampai Rp5 miliar dikenakan tarif 30 persen, dan penghasilan diatas Rp5 miliar dikenakan tarif progresif 35 persen.

Penghitungan tarif pajak progresif nantinya wajib dilaporkan pimpinan dan anggota dewan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sementara itu, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPH 1 Direktorat Peraturan Perpajakan Sumbar dan Riau Edy Suyanto berharap, sosialisasi penerapan pemotongan Pph21 bagi pimpinan dan anggota dewan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder.

“Kami harap agar sosialisasi pemotongan PPh 21 dapat ditindaklanjuti dengan baik dan cermat. Sehingga dapat memperkuat kontribusi negara melalui sektor pajak yang dilakukan sesuai aturan,” tandasnya. (HT)

Hits: 2

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Berlangsung Khidmat, Bupati Safaruddin Hadiri Puncak Peringatan Hut Tni Ke-77 Di Lapangan Imam Bonjol

5 Oktober 2022 - 09:37 WIB

Anggota DPRD Padang Ja’far Jemput Aspirasi Masyarakat Kurao

4 Oktober 2022 - 14:27 WIB

Wartawan dan Diskominfo Padang Panjang Stuban ke Palembang Plus Babel Awal Desember 2022

4 Oktober 2022 - 13:07 WIB

Baznas Kota Padang Salurkan Bantuan untuk 169 orang Penerima Manfaat

4 Oktober 2022 - 11:57 WIB

Gubernur Sumbar Dukung Penuh Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional ke-VIII di Padang

2 Oktober 2022 - 11:35 WIB

Wagub Sumbar Kampanyekan Keselamatan Penerbangan

2 Oktober 2022 - 11:21 WIB

Trending di Padang