TOPSUMBAR – DPRD Kota Padang mengadakan sidang paripurna pada Senin, 01 April 2024 dengan tujuan menyampaikan dan mendengarkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2023.
Laporan hasil pembahasan dari Panitia Khusus I, II, dan IV DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023 dibacakan oleh juru bicara Pansus, Helmi Moesim.
Helmi Moesim menjelaskan bahwa proses pembahasan LKPJ ini telah melibatkan seluruh fraksi dan SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Kunjungan kerja dan studi banding juga dilakukan ke beberapa daerah di dalam dan di luar Sumatera untuk memperdalam pemahaman.
Salah satu fraksi DPRD Padang, yaitu faksi PBN (Persatuan Berkarya Nasdem) yang diketuai oleh Dasman, menegaskan perlunya LKPJ Tahunan Walikota sebagai agenda rutin.
Mereka menyampaikan bahwa LKPJ ini harus menjadi catatan dan perhatian dari Walikota dan SKPD/OPDnya.
Helmi Moesim menambahkan bahwa evaluasi LKPJ oleh DPRD Kota Padang harus menjadi instrumen standar dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah.
LKPJ bukan sekadar tentang penyusunan laporan, tetapi juga mengenai pertanggungjawaban atas amanat yang diembankan kepada pemerintah oleh masyarakat.
Setelah mendengarkan laporan dari anggota fraksi yang terlibat dalam pansus, Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem memberikan beberapa rekomendasi, yakni;
Menyoroti kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya masih di bawah 80%, dengan harapan kepala OPD segera melakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan atau sub kegiatan tersebut dalam penyusunan anggaran perubahan tahun berjalan.
Memperhatikan proses penempatan aparatur yang sesuai dengan keilmuannya dan keahliannya, untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian target yang sudah direncanakan.
Mengadakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan SDM bidang IT dan berbasis komputerisasi untuk mencapai smart government.
Mempertimbangkan kembali sumber-sumber pendapatan daerah dan melakukan langkah konkret terhadap strategi pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.
Mendorong trobosan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM Kota Padang) untuk mengatasi persoalan internal dan mencapai target.
Selain itu, Fraksi PAN juga menegaskan persetujuannya terhadap konsep rekomendasi dari pansus, dengan menambahkan penegasan terkait pengawasan dan pembinaan oleh Inspektur Kota Padang terhadap temuan BPK RI dan program penguatan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Jakfar, menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana, dengan mayoritas Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai. Namun, mereka juga mengajukan beberapa kritik untuk peningkatan kinerja pemerintah kota.
Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, Fraksi PKS menyoroti status Universal Health Coverage (UHC) Kota Padang serta meminta penyelesaian bagi masyarakat yang belum tercover oleh program jaminan kesehatan.
Mereka juga mengingatkan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta meningkatkan tata kelola kota dalam penanggulangan banjir dan pengelolaan sampah.
Sementara itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang.
Khususnya pimpinan dan anggota pansus LKPJ Wali Kota Padang yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPJ Tahun 2023.
“Sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemko Padang ke depan.” katanya.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, didampingi Wakil Ketua Amril Amin dan Sekwan Hendrizal Azhar.
Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekretaris DPRD Kota Padang Andre Algamar, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Dirut RSUD, Dirut Perumda, dan undangan lainnya juga turut hadir dalam rapat tersebut.
Ini adalah upaya serius dari DPRD Kota Padang untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan Kota Padang.
#Advertorialdprdkotapadang
