TOPSUMBAR – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024.
Acara yang bertema ‘Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa’ di selenggarakan di Ecovention Hall Ancol Jakarta Utara. Selasa, (20/2/2024).
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan pesan dan harapan bagi insan pers Indonesia.
Pertama, Presiden berpesan agar pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi, menjadi rumah bersama untuk informasi berdasarkan fakta.
“Beritakanlah fakta-fakta apa adanya, tapi bukan mengada-ada, bukan asumsi-asumsi,” ujar Jokowi.
Kedua, ia berharap perusahaan pers dapat memikirkan langkah konkret strategis, terus melakukan inovasi agar adaptif dalam merespons perubahan zaman.
“Mampu berdiri tegak secara mandiri di tengah persaingan global,” ujarnya.
Presiden menyebut, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang dihadapi insan pers di era digital. Untuk itu, ia pun telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024.
Yaitu tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau Publisher Right.
Presiden menyebut, semangat awal dari Perpres ini agar jurnalisme Indonesia berkualitas, jauh dari konten-konten negatif, dan mengedukasi.
“Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital. Kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital,” ucapnya.
Ia memastikan, perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers dan mengatur konten. Ia menegaskan, Perpres Publisher Right lahir dari inisiatif insan pers.
“Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. Perlu saya ingatkan juga tentang implementasi perpres ini,” ujar Presiden.
“Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Terutama selama masa transisi implementasi perpres ini,” sambungnya.
Sebelumnya, di awal kata sambutannya Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
Sebagai informasi, HPN yang diperingati setiap 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalisme di tanah air.
Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI) yang ke-77 tahun.
Pada HPN 2024 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut memeriahkan HPN 2024 melalui rangkaian kegiatan.
Mulai dari seminar yang dilaksanakan secara hybrid dengan menghadirkan berbagai narasumber kompeten untuk membahas peran pers dalam mewujudkan demokrasi di era digital hingga Puncak Peringatan HPN.
“Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta Utara, pada 17-20 Februari 2024,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sehari sebelumnya, Senin (19/2), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi saat membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka HPN 2024 di Candi Bentar Hall Ancol, Jakarta Utara, mengatakan pemerintah sangat menghargai kebebasan pers.
Menurutnya kebebasan pers merupakan elemen penting yang bertujuan meningkatkan kualitas penyampaian informasi media massa ke ruang publik.
Pada konvensi yang mengusung tema ‘Pers Mewujudkan Demokrasi Diera Digital’ ini, turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, serta insan pers dari seluruh Indonesia.
Dikatakan Budi Arie, kebebasan pers di era digital saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan oleh faktor eksternal dan internal di kalangan pers itu sendiri.
“Saat ini teknologi digital dan kebangkitan platform daring, telah mengubah cara jurnalis memproduksi berita untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat,” kata dia.
“Tantangan kebebasan pers diera digital adalah kemunculan media sosial yang masif, banjir informasi dan bergesernya motivasi dalam membuat media,” sambungnya.
Ia juga menyebutkan, kebebasan pers mendapat tantangan dengan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis atau media dalam bentuk baru, seperti doxing, flyer, peretasan situs berita, dan penyebaran data pribadi di media sosial.
“Munculnya media siluman dan tidak terverifikasi, yang menggunakan platform web gratis, seperti Blogspot atau WordPress, dan regulasi pers yang belum efektif bagi media daring, juga menjadi tantangan tersendiri,” sebutnya.
“Semoga pada HPN 2024, semua pihak terkait, khususnya Pemerintah dan pemangku kebijakan pers, bersinergi sehingga menghasilkan solusi-solusi terbaik. Sebagai langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” pungkasnya
(AL)
