TOPSUMBAR – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan seluruh komisioner KPU melanggar etik dalam proses pendaftaran Gibran sebagai cawapres harus dihormati semua pihak
“Tentunya kami harapkan kepada semua pihak dapat menghormati apa yang telah diputuskan DKPP tersebut. Karena memang kewenangan DKPP untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan terhadap aduan masyarakat terkait kinerja komisioner KPU yang dianggap perlu dikoreksi,” ujar Guspardi Gaus, Selasa (6/2/2024).
DKPP dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, sementara enam komisioner lainnya diberikan peringatan keras.
“Putusan DKPP ini mirip dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan bakal menuai perdebatan publik,” ujar Legislator asal Sumatera Barat ini.
Politisi PAN yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI itupun mengingatkan pengalaman putusan MKMK yang merekomendasikan ‘pencopotan’ Anwar Usman dari posisi Ketua MK yang meloloskan syarat cawapres.
“Kita menunggu masukan dan saran dari para ahli dan pakar hukum guna menyikapi putusan DKPP ini. Dan biarlah nanti para ahli dibidangnya memberikan tanggapan dan bagaimana semestinya dari segi konstruksi hukumnya,” ulas Pak Gaus ini.
Sungguhpun demikian, putusan DKPP ini tidak akan mempengaruhi jadwal dan tahapan pemilihan umum 2024 yang tengah berlangsung.
“Karena, putusan DKPP ini adalah berupa sanksi etik pada personal komisioner KPU. Apalagi hari Pencoblosan kan tinggal beberapa hari lagi,” pungkas amggota Baleg DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Hasyim bersama enam komisioner KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono kepada DKPP dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B.(Nomor136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), serta Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023.
(AL)
