Padang Panjang | Topsumbar – Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano memberikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran Tahun 2023.
Melansir laman Kominfo Padang Panjang, disebutkan di dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, Senin (15/8) malam di ruang sidang DPRD tersebut, Wako Fadly memberikan lebih dari satu hal pokok yang mengenai bersama dengan substansi rencana KUA dan rencana PPAS secara umum. Serta perkembangan makro daerah hingga kala ini dan tantangan ekonomi Kota Padang Panjang th. 2023.
Fadly menyebutkan, Pemko dapat melaksanakan peningkatan mobilitas masyarakat pascapandemi yang disebabkan pelonggaran pembatasan masyarakat. Ini dapat meningkatkan demand pada barang dan jasa secara drastis.
“Meningkatnya implementasi e-Commerce yang mebgubah pola tingkah laku masyarakat di dalam bertransaksi agar berpengaruh pada peran pasar tradisional. e-Commerce juga meningkatkan kompetisi product UMKM bersama dengan product lain berasal dari bermacam belahan dunia. Lalu penyelenggaraan Visit Beautiful West Sumatera 2023,” ucapnya.
Fadly mengungkapkan, pada 2021 perekonomian Kota Padang Panjang telah mengalami kebangkitan. Pembatasan kesibukan masyarakat di seluruh Indonesia yang semakin longgar tidak lagi amat menghambat kesibukan ekonomi masyarakat.
Di awal 2022, penurunan penyebaran Covid-19 menyatakan gejala yang menggembirakan. Secara bertahap pemerintah mencabut pembatasan-pembatasan disebabkan pandemi. Diperkirakan mobilitas masyarakat dapat mengalami ledakan di 2022, baik untuk tujuan pekerjaan, urusan keluarga, pendidikan, wisata, keagamaan, dan lain lain yang diprediksi dapat mempercepat sistem pemulihan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi Padang Panjang 2021 menggapai 3,46 persen, lebih tinggi berasal dari tujuan yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021 yakni 2,77 persen. Angka selanjutnya lebih baik misalnya dibandingkan bersama dengan Provinsi Sumatera Barat yang menggapai 3,29 persen. Namun lebih rendah dibandingkan nasional yang menggapai 3,69 persen,” ungkapnya.
Padang Panjang, kata Fadly, mengandalkan lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang tertinggi PDRB (produk domestik regional bruto). Diharapkan bersama dengan bermacam program perbaikan sarana dan prasarana perdagangan dan upaya peningkatan digitalisasi pasar rakyat, bisa mengakibatkan lapangan usaha ini tumbuh di angka 4,34 persen pada 2022. Meningkatkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita hingga menggapai angka Rp47,07 juta dan Rp 64,13 juta PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada 2022.
“Di samping itu, bersama dengan upaya peningkatan keterampilan pencari kerja karya diharapkan bisa menekan angka pengangguran untuk 2022 ini hingga 4,75 persen. Dengan terdapatnya upaya peningkatan kekuatan pencari kerja serta pemberian pemberian sosial, diharapkan juga bisa mengurangi angka kemiskinan hingga 5,20 persen pada 2022,” imbuhnya.
Fadly juga memberikan tujuan yang dapat dicapai mengenai bersama dengan sasaran pembangunan berdasarkan Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2023.
Pertama, laju perkembangan ekonomi ditargetkan sebesar 4,91 persen bersama dengan laju inflasi sebesar 2,5 persen. Hal ini berdasarkan evaluasi pada keadaan 2021 dan dampak kinerja perekonomian nasional yang menyatakan progres membaik pada 2022 ini. Sehingga bisa mendorong akselerasi perkembangan ekonomi pada 2023.
Kemudian, Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ditargetkan sebesar 5,64 persen dan 4,47 persen. Hal ini dapat dukungan bersama dengan upaya dilaksanakannya peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, penyebarluasan informasi, pasar kerja dan pemberian sosial bagi pekerja.
Selanjutnya, PDRB perkapita ADHB ditargetkan menggapai Rp66,90 juta dan PDRB perkapita ADHK diperkirakan menggapai Rp48,01 juta pada 2023. Hal ini didorong oleh lagi menjadi tumbuhnya kesibukan ekonomi pascapandemi.
Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia th. 2023, Pemko menargetkan sebesar 78,64 dan Indeks Gini Ratio bisa ditekan pada angka 0,306. “Pencapaian target-target selanjutnya tentunya perlu diiringi arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan yang jelas,” sampainya.
Memperhatikan tema pembangunan Kota Padang Panjang 2023, “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mewujudkan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”, dan tema Provinsi Sumatera Barat, ”Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”, serta tema pembangunan nasional “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Fadly pun menentukan prioritas pembangunan Padang Panjang 2023.
“Di antaranya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang diarahkan pada pemulihan ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Seperti penurunan kesibukan perdagangan akibat pembatasan sosial, penurunan kesibukan pariwisata yang berdampak berkurangnya kunjungan wisata dan penurunan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum serta penurunan mobilitas masyarakat,” paparnya.
Selain itu, diprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pasar sebagai pusat perdagangan, peningkatan kesibukan rumah wirausaha peranan mendorong tumbuhnya UKM. Di samping itu juga upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran pariwisata, seni dan budaya.
Termasuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dilakukan sekaligus untuk menolong fokus reformasi jaring pengaman sosial di dalam hadapi dampak akibat pandemi Covid-19. Prioritas ini dilakukan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti pemberian sandang dan pangan, pemberian beasiswa anak miskin dan berprestasi, pemberian jaminan kesehatan, rehab rumah tak layak huni serta pemberian usaha.
Sedangkan untuk penanganan pada pengangguran dilakukan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja dan menjalin kerja mirip bersama dengan mitra-mitra penyedia pelatihan dan lapangan kerja.
“Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter diarahkan pada peningkatan standar pendidikan masyarakat yang miliki pembawaan yang kuat. Sehingga bisa mencukupi pasar kerja sekaligus menciptakan lapangan kerja sendiri. Peningkatan pembawaan pendidikan ini diarahkan untuk lebih mendorong siswa menjadi siswa berprestasi dan guru yang profesional,” urainya.
Untuk peningkatan derajat kesegaran masyarakat yang diarahkan pada penanganan dampak pandemi Covid-19, tambahnya, diprioritaskan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan tingkah laku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang lebih intens serta peningkatan kualitas sarana kesehatan. Prioritas peningkatan derajat kesegaran masyarakat ini juga diarahkan melalui pembangunan sarana prasarana olahraga yang telah disepakati untuk dilakukan di dalam dua th. anggaran pada 2022 dan 2023.
Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkesinambungan diarahkan pada investasi infrastruktur di dalam menolong pemulihan ekonomi, dan aksesibilitas, pemenuhan infrastruktur publik yang ramah disabilitas dan pelestarian lingkungan di dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan.
“Pembangunan berkesinambungan ini juga diarahkan pada upaya penanganan tanggap darurat di dalam menangani bencana. Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya, diarahkan pada peningkatan peran lembaga tradisi di dalam menumbuhkan kecintaan pada budaya agar nilai-nilai agama dan budaya tertanam di dalam setiap sendi kehidupan masyarakat,” sebutnya.
Lalu, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti-KKN diarahkan pada penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel bersama dengan penerapan Good Governance peranan peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan pemerintahan anti-KKN. Peningkatan inovasi di dalam rangka merespon problem pada setiap urusan pemerintahan daerah.
Setelah pertimbangkan bermacam perkembangan yang ada dan asumsi-asumsi yang telah diuraikan, Fadly memberikan pemikiran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp491.779.463.681 atau turun 9,17 persen dibandingkan pemikiran Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022. Penurunan pemikiran selanjutnya berjalan gara-gara di dalam Rancangan KUA ini belum mencantumkan alokasi berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kelompok Pendapatan Transfer.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Pemerintah Kota dapat berupaya meningkatkan PAD menjadi Rp96.952.582.681pada 2023 atau naik sebesar 5,04% dibandingkan bersama dengan tujuan PAD pada APBD 2022. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp391.816.881.000.
Fadly menyebutkan, Pendapatan Transfer berasal dari DAK tidak diproyeksi kala kala hingga terdapatnya penetapan alokasi yang diterbitkan Kementerian Keuangan atau terbitnya Peraturan Presiden mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2023.
Pencantuman plafon Pendapatan Transfer tetap bisa dilakukan setelah sistem kesepakatan KUA-PPAS melalui mekanisme pembahasan rencana Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
Untuk Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan mirip bersama dengan tujuan pada APBD 2022 yakni sebesar Rp24,5 miliar. Sedangkan pada style penghasilan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi diasumsikan nihil hingga bersama dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota mengenai bersama dengan pemberian penyelenggaraan Porprov.
Sementara itu, berasal dari sisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada th. 2023 diproyeksikan sebesar Rp3,01 miliar. Ini mirip bersama dengan tujuan pada APBD 2022 yakni bersumber berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.
Pada sisi belanja, secara total total Belanja Daerah th. 2023 direncanakan sebesar Rp545.779.463.681. Pada kelompok Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp489.779.463.681 dan pada kelompok Belanja Modal direncanakan sebesar Rp54 miliar. Sedangkan pada kelompok Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp2 miliar.
Dari sisi pembiayaan direncanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp55 miliar. Hal ini berdasarkan perkiraan sisa penghematan belanja 2022. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, Pemko berencana melaksanakan investasi daerah sebesar Rp1 miliar.
Ditambahkan Fadly, Kebijakan Umum APBD 2023 yang telah diuraikan ini, dijabarkan ke di dalam rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. PPAS melukiskan pagu anggaran kala prioritas belanja daerah yang paralel bersama dengan prioritas pembangunan dan plafon anggaran kala untuk belanja menurut urusan pemerintahan.
Rancangan PPAS 2023 juga berisi alokasi kala untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Di mana alokasi belanja pegawai direncanakan sebesar Rp273.467.712.680, belanja barang dan jasa sebesar Rp205.627.498.621, belanja hibah sebesar Rp9.068.852.380, dan belanja pemberian sosial sebesar Rp1.615.400.000. Sedangkan alokasi belanja modal sebesar Rp54 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar.
Fadly menghendaki agar rencana ini bisa langsung dibahas antara DPRD dan Pemerintah Daerah dan dijadikan kesepakatan bersama dengan yang dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah di dalam menyusun RAPBD 2023.
(AL)
