Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Padang · 13 Apr 2022 19:13 WIB ·

Tanti Sukses Damaikan LAI dan Dinas Kebudayaan, LBH Padang Sengketakan Informatika Pemprov Sumbar


 Tanti Sukses Damaikan LAI dan Dinas Kebudayaan, LBH Padang Sengketakan Informatika Pemprov Sumbar Perbesar

Padang, —Tiga register sengketa informasi publik disidangkan Komisi Informasi (KI) Sumbar hari ini, ketiganya dengan termohon Pemprov Sumbar.

“Majelis Komisioner KI Sumbar menyidangkan tiga register sengketa informasi publik, pertama gugatan informasi publik Leon Agusta Indonesia dengan Pemprov Sumbar cq Dinas Kebudayaan. Lalu dua register pemohon LBH Padang termohon Pemprov Sumbar cq Dinas DMPTSP, ” ujar Panitera Pengganti Komisi Informasi Sumbar Kiki Eko Sahputra, Rabu 13 April 2022.

Sengketa informasi antara Leon Agusta Indonesia dengan Dinas Kebudayaan terkait tentang informasi dan dokmentasi a-z Pekan Budaya Daerah Sumbar 2021.

“Setelah alot di pemeriksaan awal, pada forum mediasi pihak Leon Agusta Indonesia dengan Kuasa Atasan PPID Pemprov Sumbar sepakat damai, dan tidak melanjutkan persidangan ke tahapan pembuktian,” ujar Komisioner KI Sumbar bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari yang sukses mendamaikan. pihak bersengketa informasi publik.

Sedangkan dua regisiter lagi, Ketua Majelis Komisioner Adrian Tuswandi, anggota Majelis Komisioner Arif Yumardi dan Nofal Wiska dihadapan para pihak menggabung dua resgiter dengan satu persidangan.

“Informasi disengketakan beda tapi badan publiknya sama sebagai termohon. Mohon dua resgiter ini dijadikan satu persidangan saja,” ujar Nofal Wiska.

Dan kata Nofal pemohon penyelesaian satu lembaga yaitu LBH Padang.

“Prinsip persidangan komisi informasi dilaksanakan efesien, efektif dan berbiaya murah, untuk itu dua register kita satu persidangannya,” ujar Adrian Tuswandi.

Majelis KI Sumbar juga meminta para pihak beradu argumen terkiat pemeriksaan awal ini, terutama alasan badan publik berwenang dan tidak pernah mengeluarkan izin.

“Sejak DMPTSP berdiri masak tidak ada. menerbitkan izin sesuai fungsi dan kewenangannya?. Untuk memastikan ini kami minta termohon siapkan argumen didasari relugasi atas tak berwenang ini. Dan pemohon siapkan juga argumen bantahan terhadap argumen termohon pada sidang berikutnya,” ujar Adrian.

Hits: 0

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ratusan Siswa dan Wali Murid Minta Persamaan Hak di SMAN 1 Padang

26 September 2022 - 20:22 WIB

Komitmen Membangun Daerah, 12 Bupati se Sumbar Teken MoU dengan Semen Padang

26 September 2022 - 20:01 WIB

Unik, Warga Kelurahan Pasar Ambacang Gelar Pemilihan RW Serentak Layaknya Pemilukada

25 September 2022 - 16:26 WIB

Gubernur Mahyeldi Harap Kerjasama Semakin Baik Dengan BPK

23 September 2022 - 15:09 WIB

Lomba Penulisan Blog dan Karya Jurnalistik KI Sumbar Masih Menunggu Anda

22 September 2022 - 17:40 WIB

Gubernur Sumbar Resmikan Lubuak Batingkok Sebagai Nagari Digital Pertama di Sumatera

21 September 2022 - 11:09 WIB

Trending di Padang