TOPSUMBAR – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar konferensi pers akhir tahun dengan fokus pada ekspos kinerja DPRD Sumbar tahun 2023.
Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dimana mengharuskan DPRD untuk melaporkan kinerjanya kepada publik dan masyarakat Sumatera Barat melalui media.
Konferensi pers tersebut dipandu oleh Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Supardi, yang didampingi oleh Ali Tanjung sebagai Ketua Komisi III DPRD Sumbar.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah sumber pendapatan terbesar di Sumbar, yang berasal dari pajak.
DPRD Sumbar berencana untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan mengambil langkah-langkah dari Samsat di 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Selain itu, pembahasan mencakup pendapatan bagi hasil dari sektor sawit yang mencapai angka 28 miliar selama tahun 2023.
Dari jumlah tersebut, 80% akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan di sekitar kebun-kebun sawit.
Dana juga diharapkan akan masuk dari sektor alat berat, pajak rokok, dan BBM.
DPRD juga menyoroti isu pembubaran Balairung Jakarta, dengan mengusulkan kerjasama dengan pihak ketiga melalui lelang terbuka.
Pihak DPRD berpendapat, PT Balairung Citrajaya Sumbar (PT BCS) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jakarta sebaiknya dibubarkan saja.
“Sebaiknya PT Balairung Citrajaya itu dibubarkan saja, usulkan kerjasama dengan pihak ketiga melalui lelang terbuka,” ucap Ali Tanjung, Senin 18 Desember 2023.
Tidak hanya itu, DPRD juga mengusulkan kerjasama dengan pihak ketiga terkait Novotel di Bukittinggi.
Novotel yang telah berganti menjadi Hotel itu diharapkan dapat disewa atau bekerjasama dengan pihak ketiga, Pemerintah Provinsi segera untuk memaksimalkan pemanfaatannya.
(HT)
