TOPSUMBAR – Kepala Cabang (Kacab) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bukittinggi Henny Nursanty, SKM, AAAK, mengapresiasi capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan kota Padang Panjang telah mencapai angka hampir 90 persen.
Selain itu, Kota Padang Panjang juga sudah masuk dalam program Universal Health Coverage (UHC).
Hal tersebut diungkapkan Henny Nursanty dalam sambutannya saat membuka kegiatan media gathering BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi bersama awak media Padang Panjang, Jumat (17/11/2023) di Padang Panjang.
Pada kegiatan dalam rangka menjalin silaturahmi dan penyebaran informasi seputar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat itu, Henny Nursanty turut didampingi Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Randi Giovany, Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi Gusni Merdekawati, Kepala Kantor BPJS Kesehatan kota Padang Panjang Yusneli, dan Staf Komunikasi dan Kesekretariatan Aditya Hari Ananda.
Tampil sebagai pemateri adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Komimfo) Padang Panjang Ampera Salim, SH. M. Si dan dari internal BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Randi Giovany.
Henny menyebutkan, keberhasilan pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan kota Padang Panjang salah satunya tidak terlepas dari peran dan support pemberitaan media terhadap program JKN khususnya di kota Padang Panjang.
Begitu pun peran Dinas Kominfo Padang Panjang dengan kanal media sosialnya.
“Alhamdulillah capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan Padang Panjang sudah 89,23 persen dan 89,23 persen itulah yang mendapat akses pelayanan JKN, baik itu pelayanan di Puskesmas, di klinik, maupun di Rumah Sakit,” sebutnya.
Henny juga menyebutkan memang masih belum 100 persen, sisanya masih ada sekitar 11 persen peserta tidak aktif kartunya.
Ini biasanya dari peserta mandiri yang membayar sendiri iurannya tiap bulan ke rekening yang telah diberikan kepada peserta. Berarti ini masih belum melakukan pembayaran.
“Jadi kami mohon support untuk meningkatkan kepesertaan ini, plus kesadaran masyarakat terutama masyarakat mandiri yang memang mereka mampu membayar iuran setiap bulan,” ujar Henny.
“Hal itu penting karena kita tidak tahu kapan kita sakit dan kita sebenarnya juga tidak menginginkan sakit. Tapi manakala kita sakit kita sudah punya JKN-KIS,” sambungnya melanjutkan.
Selanjutnya terkait UHC, Henny menyebutkan dari lima kabupaten dan kota di bawah wilayah BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi terdapat empat daerah yang sudah UHC, yaitu Padang Panjang, Bukittinggi, Pasaman, dan Pasaman Barat.
“Agam belum, Agam memang sudah 93 persen namun karena jumlah penduduknya besar yaitu diatas 500 ribu jiwa, mereka masih membutuhkan anggaran besar untuk tercapainya UHC,” terangnya.
UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Kadis Kominfo Padang Panjang Ampera Salim dalam pemaparan materinya berjudul ‘Sosialisasi BPJS Melalui Media Sosial Dinas Kominfo Padang Panjang’, menyebutkan Diskominfo Padang Panjang turut membantu mensosialisasikan BPJS Kesehatan sebagai amanat UU nomor 24/2011 tentang jaminan sosial dan UU nomor 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN).
Diskominfo Padang Panjang juga siap mendukung program kementerian kesehatan RI dalam melakukan sosialisasi pengelolaan BPJS Kesehatan di Padang Panjang.
“Diskominfo Padang Panjang mempunyai FB yang pengikutnya 22 ribu orang dan IG dengan jumlah pengikut 13,4 ribu orang,” ujarnya.
Terkait sosialisasi BPJS Kesehatan, Ampera mengatakan sosialisasi ini penting karena perlindungan sosial ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat yang kurang mampu.
“Hal tersebut tidak dapat ditanggung oleh satu pihak atau pemerintah semata. Tapi diperlukan sikap gotong royong saling berbagi beban dari pemilik perusahaan dan pekerja yang seharusnya wajib menyisihkan pendapatannya melalui iuran,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan senantiasa menjamin kesehatan penduduknya yang memenuhi persyaratan.
Terakhir disampaikan Ampera, capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang per September 2023 mencapai 89,23 persen.
“89,23 persen itu setara sebanyak 54.491 jiwa dari total 61.075 jumlah penduduk kota Padang Panjang yang ada per semester II 2022,” pungkasnya.
Sementara itu, kepala bagian mutu layanan kepesertaan Randi Giovany dalam materinya berjudul ‘ Sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional’, secara konprehensif menjelaskan tentang BPJS Kesehatan.
Diantaranya tentang sumber hukum pelaksanaan BPJS Kesehatan, alur pendaftaran dan pelayaran, besaran iuran, gambaran tentang biaya tindakan medis semisal operasi jantung, kemudahan peserta mendapatkan akses informasi melalui ragam platform media yang dimiliki BPJS Kesehatan.
Termasuk, akses layanan BPJS Kesehatan saat ini tidak lagi menggunakan kartu BPJS kesehatan tetapi cukup dengan KTP (NIK).
“Hal demikian merupakan komitmen pelayanan BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkasnya.
(AL)
.
