Pemkab Solok Laksanakan Rapat Evaluasi dalam Tanggap Covid-19

Pemerintah kabupaten melaksanakan Rapat Evaluasi dengan Forkopimda terkait usaha dan upaya dalam menangani dan menanggulangi memutus rantai penularan Covid-19 di daerah-daerah yang ada di Kab. Solok pada hari Rabu, (15/04/2020) diruang Solok Nan Indah Arosuka.

Rapat evaluasi dalam rangka penanggulangan memutus rantai penularan Covid-19 tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Solok (H. Yulfadri Nurdin, SH) dan Sekda Kab. Solok (Aswirman, SE, MM) serta Staf Ahli Bupati kemudian diikuti juga oleh Asisten I, II dan III serta Forkopimda Kab. Solok (Kapolres Solok Arosuka AKBP Azhar Nugroho, SH dan Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK serta Dandim 0309/Solok Letkol Arm. Reno Triambodo, Kepala Kejaksaan Negeri Solok Donny Haryono Setyawan, SH, Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Fauzi Isra, SH, MH dan Kepala SKPD beserta unsur vertikal terkait lainnya.

Pada rapat evaluasi tersebut, Wakil Bupati Solok H. Yulfadri Nurdin, SH menyampaikan bahwa saat ini kita akan mengevaluasi terkait usaha-usaha yang telah dilakukan dalam menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Solok.

Bacaan Lainnya

“Untuk kedepannya akan lebih dioptimalkan lagi dan lebih kita efektifkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki untuk pelaksanaan pencegahan penularan virus corona (Covid-19) di semua daerah yang ada di Kabupaten Solok,” tambahnya.

Kemudian terkait dengan kejadian yang terjadi di daerah Kabupaten Solok salah satunya warga Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih yang meninggal, maka dengan kejadian tersebut semoga dapat meningkatkan kewaspaan kita (masyarakat Kabupaten Solok) terhadap wabah Covid-19 saat ini, lanjut Wakil Bupati Solok H. Yulfadri Nurdin, SH.

Wakil Bupati juga berpesan, agar tetap melakukan pamantauan dan pemeriksaan bagi perantau daerah kita yang pulang kampung saat wabah pandemi Covid-19 ini.

Kemudian Dandim 0309/Solok Letnan Kolonel Arm. Reno Triambodo juga memberikan laporan pada kesempatan tersebut dengan mengatakan, “bahwa kami akan selalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang melibatkan banyak orang selama wabah Covid-19 ini”.

“Hingga saat ini di pulau Sumatera, provinsi Sumbar merupakan Provinsi kedua terbanyak yang terpapar Covid-19 setelah Provinsi Sumut,” jelasnya.

“Kita juga akan terus berusaha untuk melakukan peningkatan pemahaman terhadap petugas posko mengenai SOP penanganan dan pencegahan Covid-19 terhadap kendaraan yang memasuki daerah Kabupaten Solok,” lanjut penyampaian Dandim 0309/Solok.

Kemudian Letkol Arm. Reno Triambodo juga mengajak semua peserta rapat evaluasi dalam penanganan penularan Covid-19, dengan mengatakan mari samakan persepsi kita, bahwasanya untuk penggulangan Covid-19 ini merupakan tugas dan kewajiban bersama.

Dan Ia juga mengajak seluruh ASN (Aparat Sipil Negara) dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Solok untuk mendukung segala kebijakan pemerintah, baik itu pusat dan daerah.

“Jika nantinya harus dilaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), maka kita juga harus memikirkan bagimana keberlangsungan hidup masyarakat, terutama untuk pemenuhan pangan keluarga dan kita juga harus konsisten dengan komitmen yang telah disepakati bersama,” tegas Dandim 0309/Solok Letkol Arm. Reno Triambodo.

Beriringaan dengan itu Kapolres Solok Arosuka AKBP Azhar Nugroho, SH menghimbau seluruh jajaran masyarakat Kabupaten Solok untuk tidak mengabaikan protokoler kesehatan terkait Covid-19 ini, terutama jika nanti ada masyarakat yang meninggal dunia akibat gejala yang mengarah ke Covid-19 ini.

“Kita juga akan berikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak ada yang menolak pemakaman jenazah akibat Covid-19 di wilayah kabupaten, kecamatan dan nagari-nagari yang ada di daerah, apabila sudah memenuhi protokoler penanganan yang ada atau SOP,” jelasnya.

Kemudian AKBP Azhar Nugroho juga mengatakan bahwa kami selaku aparat akan selalu mengawal dan menyediakan tempat penguburan Covid-19 jika nanti memang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Solok.

Kapolres Solok Arosuka juga berharap kepada pihak-pihak terkait, terkait dengan penyaluran bantuan nantinya agar dapat bersinergi dan dapat berjalan dengan baik serta lancar.

“Kami juga akan memastikan tidak adanya penutupan akses jalan agar pendistribusian pangan dan bantuan tetap berjalan lancar, kecuali jika nanti PSBB diberlakukan maka akses masuk ke daerah Kabupaten Solok akan diperketat,” jelas AKBP Azhar Nugroho, SH mengakhiri penyampaiannya.

Kemudian Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK juga menyarankan pada saat rapat evaluasi tersebut dengan mengatakan bahwa kita harus memiliki tim yang kuat dalam memutus rantai Covid-19 ini, termasuk tim medis dan tim penanganan jenazah jika nantinya ada warga kita yang meninggal dengan indikasi Covid-19.

“Perlu adanya catatan identitas dan riwayat perjalanan sebagai data penelusuran kontak orang terkait demi memutus rantai penularan,” jelasnya.

AKBP Ferry Suwandi, S.IK juga mengatakan akan menperketat pemantauan terhadap ODP yang ada di wilayah Solok dan akan melakukan himbauan bagi masyarakat agar tidak panik jika ada masyarakat yang berkemungkinan memiliki gejala Covid-19.

“Jangan ada langkah pemblokiran jalan di daerah, sebab akan berdampak pada pendistribusian bantuan dan kita akan selalu mendukung kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah selagi tidak merugikan daerah itu sendiri,” tegas Kapolres Solok Kota.

“Untuk pelaksanaan PSBB nantinya kita akan lakukan kajian kebutuhan untuk melaksanakannya, sebab dengan pelaksanaan PSBB tersebut nantinya kita akan bekerja lebih keras lagi untuk melakukan razia bagi masyarakat yang masih beraktivitas dan kajian soal pembiayaan jika PSBB memang sudah harus dilakukan,” tambahnya.

Terakhir Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK menegaskan agar tidak ada berita hoax yang dapat mengkhawatirkan masyarakat kita sendiri.

 Kejaksaan Negeri Solok Donny Haryono Setyawan, SH, MH dan yang mewakili juga mengatakan dalam kesempatan tersebut bahwa akan selalu melakukan pendampingan pemerintah daerah terkait dengan proses penganggaran penanganan Covid-19 agar sesuai dengan aturan yang ada.

“Berharap pemerintah dan pihak terkait dapat selalu berkoordinasi mengenai proses penganggaran tersebut,” jelasnya.

(Andar MK)

Pos terkait