Proses Penghijauan Hutan, Anggota DPRD Sumbar Minta Pemprov Gelontorkan Anggaran

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PAN Yosrizal

PADANG, TOP SUMBAR — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yosrizal, meminta Pemerintah Provinsi menggelontorkan anggaran untuk proses penghijauan hutan. Menurutnya, beberapa kawansan hutan di Sumbar telah gundul dan menyebabkan terjadinya bencana alam banjir dan longsor.

“Pengawasan dan penghijauan harus dilakukan mengingat geografis Sumbar yang rawan terjadi bencana alam,” ujarnya saat ditemui TopSumbar.co.id, di ruang kerjanya, Selasa (26/11).

Menurutnya, salah satu faktor lain yang harus diperhatikan oleh dinas terkait adalah paktek ilagal loging (Pemalakan liar). Hal itu harus diawasi agar kerusakan lingkungan tidak terus terjadi, alam merupakan suatu unsur yang membutuhkan keseimbangan. Jika ada kerusakan, maka harus diperbaiki dengan cara reboisasi.

“Jika alam terus rusak, akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Tidak hanya sekarang, namun untuk beberapa tahun kedepan, ” ucap Yosrizal.

Lebih lanjut ia mengatakan anggaran untuk penghijauan jangan hanya diberatkan kepada keungan daerah, namun juga alokasi pemerintah pusat harus berkontribusi. Pemerintah harus memikirkan hal tersebut.

“Untuk beberapa tahun terakhir tercatat lebih dari 3.600 hektar hutan di Sumbar gundul. Untuk kegiatan ilegal loging atau pembalakan liar antara 200-300 hektar yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk Kota Padang dengan titik yang cukup banyak,” sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, 540 hektar hutan lainnya berkurang akibat adanya aktivitas pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar lahan.

“Perambahan kawasan hutan paling tinggi disumbangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, guna memperluas area perkebunan atau pembukaan lahan perkebunan baru. Tercatat lebih dari 2.000 hektar,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Rafdinal mengatakan mengatasi permasalahan bencana alam butuh keseriusan, mulai dari penganggaran hingga proses pencegahan. Untuk mengoptimalkan itu, butuh program yang sesuai dengan kondisi geografis Sumbar.

Dia menambahkan untuk Kabupaten Solok Selatan, merupakan suatu daerah yang banyak terjadi kasus ilegal loging. Jika tidak diatasi secepatnya, Solok Selatan akan menjadi daerah yang menjadi langganan banjir setiap tahun. (Syafri)

LEAVE A REPLY