TOPSUMBAR – Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, diinstruksikan untuk memasukkan 10 Program Prioritas yang diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.
Hal ini disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, saat membuka Forum Konsultasi Rancangan Awal RKPD Kota Padang Panjang 2025, Senin 12 Februari 2024, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Turut hadir dalam acara tersebut berbagai pihak terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Winarno, 10 prioritas tersebut mencakup berbagai bidang, seperti Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Penurunan Stunting, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Optimalisasi Penyerapan Anggaran, Kemudahan Pelayanan Perizinan, Pelaksanaan Kegiatan Unggulan, serta Penurunan Angka Pengangguran.
“Pj Wali Kota diwajibkan untuk melaporkan kemajuan terkait 10 prioritas ini kepada Mendagri setiap tiga bulan sekali,” ungkapnya.
Selain itu, Winarno juga mengapresiasi Bappeda dan Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan Rancangan RKPD 2025 dengan mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
Mereka juga telah mengkoordinasikan permintaan Program Pembangunan Kecamatan (Pokir) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tahun 2025.
Bappeda dan tim penyusun, lanjutnya, telah mengadakan Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari upaya untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD 2025.
Winarno berharap forum ini dapat menjadi ajang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan penjelasan, kritik, dan masukan terhadap rancangan awal yang telah disusun.
“Dengan tujuan agar rancangan awal ini dapat disempurnakan sehingga program dan kegiatan dalam RKPD 2025 dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan target 2025 dapat tercapai,” tambahnya.
(AL)
