TOPSUMBAR – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Puliandri berharap media berimbang dalam mensosialisasikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Selain itu, dia juga berharap kepada kaum muda untuk berperan lebih dalam menyukseskan Pemilu.
Harapan itu disampaikan Puliandri saat membuka kegiatan sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Insan Pers, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan organisasi Karang Taruna se Kota Padang Panjang, di Pangeran Hotel Padang Panjang, Jum’at (8/12/2023).
Sosialisasi dengan tagline ‘Sosialisasi Untuk Pemilu Serentak 2024 Berkualitas’ itu dihadiri insan pers Kota Padang Panjang dari lintas organisasi, pengurus KNPI, dan pengurus Karang Taruna.
Sementara dari unsur KPU Kota Padang Panjang, selain Ketua KPU juga dihadiri lengkap ketua-ketua Divisi, yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan, Gunawan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Armen, SH, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masnaidi, B. S. Kom. MAP, dan Divisi Hukum dan Pengawasan, Dewi Aorora, SE.
Sosialisasi ini menampilkan dua nara sumber, yaitu Masnaidi, B. S. Kom. MAP dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya pada KPU Kota Padang Panjang dengan materi ‘Sosialisasi Pemilu 2024’, dan Eka Jumiati, S. Pd. I dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dengan materi ‘Cerdas Bermedia’.
Puliandri di awal penyampaiannya mengatakan insan pers sebagai pilar demokrasi salah satu yang utama apalagi di negara maju dan demokrasi menjadikan peran pers yang utama didalam perkembangan dan kemajuan negara.
Kemudian independensi dan keterbukaan informasi menjadi sesuatu yang penting. Apalagii hari-hari ini kita sudah diwadahi dengan dunia digital yang serba cepat, serba instan, baik itu informasi di ujung timur sampai di ujung barat.
Tentu pers menjadi sesuatu yang berperan penting, dalam hal ini pemberitaan- pemberitaan media dengan berimbang.
“Independensi dan keterbukaan informasi serta yang diharapkan dari kawan-kawan pers adalah media itu berimbang dan adil dalam mensosialisasikan tahapan- tahapan Pemilu. Sehingga pada pemilu 2024 yang akan datang ini partisipasi pemilih yang sebelumnya Padang Panjang di Pemilu 2019 di atas target nasional dan sekarang target nasional itu 82 persen,” kata dia.
“Untuk itu kita optimis bersama sama KPU, Forkopimda dan teman-teman insan pers, serta juga kawan kawan yang hadir hari ini dari KNPI dan Karang Taruna kita optimis pada Pemilu 2024 nanti melampaui target nasional dimaksud,” sambung Puliandri yang juga Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU Kota Padang Panjang itu.
Selanjutnya, Puliandri menyebutkan KNPI dan Karang Taruna adalah poin penting di dalam pilar demokrasi.
“Seperti kita di Minangkabau yang muda ini sebagai Paga Nagari, tentu di alam demokrasi ini dia menjadi class midle dalam menyampaikan aspirasi dan juga berbuat untuk kemajuan bangsa,” ujar dia.
Disebutkannya, salah satu yang paling penting diharapkan dari kaum muda pada Pemilu 2024 ini adalah keikutsertaan baik itu sebagai pemilih atau petugas.
“Pada tanggal 11 Desember ini kita sudah membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tentu itu kami harapkan juga dari kaum-kaum muda KNPI dan Karang Taruna,” tutur dia.
Ia juga menyebutkan, ikut andil dan ikut sertanya kaum muda tentunya juga harus menyebarluaskan kepada teman-teman sebaya untuk mengambil gerak sebagai petugas KPPS. Karena kita berkaca dari tahun 2019 lalu bahwa memang faktor kelelahan atau mungkin faktor usia mempengaruhi sehingga banyak kawan-kawan sama-sama penyelenggara Pemilu yang sakit dan bahkan sempat kita dengar bermasalah dengan hukum.
“Tentu hal ini kami harap kepada kaum muda untuk mengambil peran penting dan mengambil peran lebih sebagai petugas KPPS atau sebagai penyampai informasi terkait KPPS ini kepada teman-teman sebayanya. Karena pada Pemilu ini ada 5 (lima) kertas suara yang harus dicoblos dan ini juga akan memberatkan petugas KPPS,” sebutnya.
“Sekali lagi kami imbau kepada kaum muda terutama kepada KNPI dan Karang Taruna ikut andil dalam hal ini sebagai petugas KPPS atau menyebarkan informasi kepada kaum-kaum muda atau teman sebayanya,” tutup dia.
Setelah penyampaian Ketua KPU Kota Padang Panjang, berturut turut penyampaian singkat ketua ketua divisi sekaligus perkenalan.
Divisi Hukum dan Pengawasan, Dewi Aurora menyampaikan sekilas tentang UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Lalu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Armen yang mengungkap 889 penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki hak pilih belum memiliki dokumen kependudukan.
“Nanti KPU Kota Padang Panjang akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Padang Panjang,” ujarnya.
Kemudian Divisi Teknis Penyelenggara, Gunawan mengatakan pentingnya fungsi pers dan seluruh komponen bangsa dalam menyukseskan Pemilu 2024.
“Pemilu tidak selesai oleh KPU saja melainkan juga oleh seluruh elemen bangsa termasuk oleh insan pers yang menyampaikan informasi,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait dibukanya pendaftaran petugas KPPS pada 11 Desember 2023 nanti, Masnaidi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya pada KPU Kota Padang Panjang dalam bagian penyampaian materinya berjudul ‘Sosialisasi Pemilu 2024’ sekaligus menjawab tanya awak media, mengatakan KPU Kota Padang Panjang membuka pendaftaran bagi petugas KPPS sebanyak 1372 orang.
“Nantinya 1372 orang petugas KPPS ini ditempatkan pada 196 Tempat Pemungutan Suara (TPS), artinya setiap satu TPS terdapat tujuh orang petugas KPPS,” jelas Masnaidi.
Hal lain disampaikan Masnaidi, jumlah Calon Legislatif (Caleg) Kota Padang Panjang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berjumlah 208 orang terbagi kepada dua daerah pemilihan (Dapil), Dapil I Padang Panjang Barat (PPB) dan Dapil II Padang Panjang Timur (PPT) .
Pada Dapil I PPB terdapat 121 Caleg, terdiri Caleg laki-laki 78 orang dan Caleg perempuan 43 orang.
Sedangkan pada Dapil II PPT terdapat 54 Caleg laki-laki dan 33 Caleg perempuan.
Sementara itu, Eka Jumiati dalam materinya ‘Cerdas Bermedia’, antara lain mengajak semua pihak bijak menggunakan media. Memilih dan memilah informasi yang layak, dan sehat serta mengedukasi dan berimbang serta berdaya guna dan pemberdayaan.
“Tidak terpengaruh hoax,” ujar Eka Jumiati yang adalah wakil ketua KPID Sumatera Barat.
Ia mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 KPI dan KPID memiliki kewenangan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media televisi dan radio.
“Kewenangan itu di atur dalam pasal 296 UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak,” ujarnya sembari menyebut kewenangan KPI dalam pengawasan itu juga ada pada pasal 287 UU 7/2017 tentang Pemilu.
(Alfian YN)
