Wakil Walikota (Wawako) Solok Ramadhani Kirana Putra, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2022, di Hotel Grand Inna Muara Kota Padang, Jumat (9/4/2021).
Dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah mengatakan, Musrenbang kali ini merupakan rangkaian yang tidak terputus dari pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota. Mulai dari tingkat nagari/desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan akhirnya di tingkat provinsi.
“Sehingga diharapkan masukan dari para stakeholder, merupakan hasil dari pelaksanaan Musrenbang yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat kabupaten/kota,” kata Mahyeldi Ansyarullah.
Lebih lanjut Mahyeldi Ansyarullah mengatakan, dalam memaksimalkan penjaringan usulan dan masukan beberapa tahapan pelaksanaan, telah kita lakukan secara bersama antara lain, penyampaian usulan langsung dari bupati dan walikota pada Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan dengan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 April 2021.
“Kemudian pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2022 pada tanggal 18 Maret 2021. Pelaksanaan Pra Musrenbang yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 sd 4 April 2021,” ungkap Mahyeldi Ansyarullah.
Dijelaskannya, dalam rangka mengkonkritkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan usulan yang disampaikan secara langsung oleh bupati/walikota pada saat Rakorgub yang diprioritaskan pada 3 sektor strategis daerah yakni Pertanian, Perdagangan/UMKM dan Pariwisata, maka adanya pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan pada hari ini.
“Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian pembangunan di Sumbar pada tahun 2020, dapat disampaikan beberapa hal yakni, pertumbuhan ekonomi di Sumbar sepanjang tahun 2016, sampai dengan tahun 2019 cederung menurun dan relatif hampir sama dengan capaian Nasional. Dan capaian pada tahun 2019 sebesar 5,05 persen dan akibat adanya pandemic Covid-19, maka capaian pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami kontraksi hingga minus 1,5 persen,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Mahyeldi Ansyarullah mengatakan, struktur perekonomian di Sumbar yang cenderung dominan pada sektor pertanian, membuat capaian laju pertumbuhan ekonomi turun secara perlahan-lahan. Sehingga perlu adanya upaya restrukturisasi ekonomi dengan secara perlahan-lahan, mengalihkan dari semula bertumpu kepada Sumber Daya Alam (SDA) beralih ke sektor perdagangan dan juga jasa yang modern.
“Hal ini sejalan dengan yang diarahkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada beberapa kali kesempatan, dan yang juga disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, bahwa tantangan Indonesia tidak saja pada Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19, namun juga Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi, dengan secara perlahan-lahan lepas dari ketergantungan SDA yang selama ini telah menjadi penopang utama struktur perekonomian,” paparnya.
Disebutkannya, dan salah satunya dari sektor pertanian bertransformasi menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur tinggi, dan berorientasi pada pengembangan sektor jasa modern. Karena sektor-sektor ini memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa Indonesia, dan perubahan ini memiliki konsekuensi ekonomi jangka menengah dan panjang, dan sekali lagi ini harus dimulai dari sekarang.
“Dengan mepertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan makro pembangunan di Sumbar, serta dengan memperhatikan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, dan arahan Presiden tersebut maka Tema RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2022 yakni, Pemulihan Ekonomi Daerah melalui sektor strategis yakni Pertanian, Perdagangan/UMKM dan juga pariwisata,” ungkapnya lagi.
Gubernur Sumbar juga mengingatkan, perlu diperhatikan bahwa dengan fokusnya tahun 2022 pada pelaksanaan 3 sektor strategis ini, bukan berarti sektor-sektor lainnya diabaikan seperti sektor Pendidikan, Kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja dan sektor lainnya. Pengendalian dan penanganan pandemic Covid 19 tetap menjadi perhatian seluruh pihak.
“Karena pemulihan ekonomi juga bergantung bagaimana kemampuan kita untuk mencapai ‘Herd Imunity’, dengan upaya percepatan vaksinasi pada kelompok sasaran masyarakat yang telah ditargetkan,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan tema RKPD tersebut, dikatakannya, maka terdapat beberapa langkah langkah strategi yang direncanakan untuk dilakukan dan menjadi prioritas dalam tahun anggaran 2022. Antara lain, Pengendalian dan penanganan Pandemi Covid 19 yang difokuskan pada upaya, percepatan vaksinasi, optimalisasi Testing, Tracking dan treatment (3T), optimalisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Mahyeldi juga katakan, pada sektor pertanian yang difokuskan kepada upaya meningkatkan pendapatan petani antara lain melalui, industrialisasi pertanian, meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian. Pada sektor perdagangan, UMKM yang difokuskan pada upaya meningkatkan Akses Keuangan Perbankan, dan Non Perbankan bagi UMKM, Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku Industri Kecil/UMKM dan pengusaha pemula, dan Ekraf dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
“Pada sektor pariwisata, yang difokuskan pada upaya pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran, pengembangan industri dan pengembangan kelembagaan,” pungkasnya. (Syafri)
