Program Tanya Dukcapil (Tanduk) Show yang disiarkan stasiun Radio TOP 98,6 FM Kota Padang Panjang, menghadirkan narasumber spesial yang membahas tentang kependudukan dan catatan sipil. Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dra. Maini, MM, dihadirkan di studio radio itu, Selasa (6/7), dipandu penyiar, Yanti Herman.
Mereka membahas problem dan isu terkini yang ada di tengah-tengah warga tentang penduduk non-domisili. Juga tentang apa-apa saja persyaratan pelayanan terbaru yang harus dimiliki setiap warga yang ber-Kartu Keluarga (KK) dan ber-Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kota Padang Panjang untuk mendapatkan layanan yang ada di kota Serambi Mekkah ini.
Wako Fadly mengatakan, Disdukcapil saat ini telah memberi warna baru yang bersahabat, meskipun melakukan beberapa perubahan, dari sebelumnya manual, kini telah dikonversi menjadi ke digital. Disdukcapil juga telah memberlakukan pelayanan secara online. Tak hanya itu, kini pelayanan pada Disdukcapil juga telah dapat menghemat dalam segi waktu pengurusan dan penyederhanaan persyaratan.
“Kita melihat apa yang telah dilakukan Disdukcapil saat ini sangat luar biasa. Mulai dari pendataan ulang penduduk yang telah dilakukan, hingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ucapnya. Ditambahkan Fadly, saat ini warga kota juga sudah bisa memanfaatkan layanan aspirasi dan pengaduan online yang bisa diakses setiap sesaat.
“Kita saat ini (Disdukcapil) mempunyai layanan jemput bola yang diberi nama ‘Laskar (langsung antar ke rumah) Dukcapil’ yang sangat membantu masyarakat dalam hal pengurusan administrasi penduduk. Di samping itu, kita juga ada layanan online 112 untuk pelaporan semua masalah, dan layanan 119 untuk kesehatan, serta Lapor Wali dan Rumah Aspirasi,” ujarnya.
Berbicara terkait masyarakat yang non-domisili Kota Padang Panjang, Fadly mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi ulang data kependudukan pada tahun 2020. Saat itu ditemukan sebanyak 1.697 KK non-domisili (warga ber-KK Padang Panjang ber-KTP Padang Panjang-red) tapi tidak berdomisili di Padang Panjang.
“Setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Disdukcapil pada Januari lalu, data terbaru saat ini tinggal 608 KK lagi yang masih non-domisili Padang Panjang. Alhamdulillah, ini semua berkat kerja sama yang dilakukan Disdukcapil bersama perangkat kelurahan dan RT dalam melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap warga,” ucapnya.
Fadly mengimbau warga jangan sampai abai terhadap data kependudukannya. Pasalnya ini sangat penting. Bagi masyarakat non-domisili Kota Padang Panjang juga dimintanya agar segera melapor. “Bisa ke kelurahan atau langsung ke Disdukcapil,” sebutnya.
Fadly juga mengapresiasi Disdukcapil dalam hal pemangkasan persyaratan pelayanan melalui berbagai program inovasi yang dilakukan. Di antaranya yang terbaru saat ini seperti “Mendung Sesaat”, “Spot Rehat”, “Pop Corn”, “dr. Dukcapil” dan “Si Gadis Dukcapil”.
“Adanya kemudahan-kemudahan dalam pelayanan, menjadi bukti hadirnya pemerintah di tengah-tengah warga. Ke depan tak hanya Disdukcapil, dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan kita support untuk mampu menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik yang memudahkan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Maini menjelaskan, yang dikatakan dengan penduduk non-domisili atau non-permanen yaitu penduduk yang ber-KK dan KTP Padang Panjang, tapi mereka tidak berdomisili di Padang Panjang lantaran sudah pindah atau sebagainya.
“Inilah yang saat ini kita lakukan, yaitu memverifikasi ulang mana penduduk yang berdomisili, mana yang tidak. Nanti datanya akan dibedakan, sehingga tercipta data yang tepat dan akurat. Sehingga arah kebijakan dan program dari pemerintah dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Maini juga turut mengimbau warga agar dapat menyadari dan jangan abai terhadap administrasi kependudukannya. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, dalam jangka satu tahun, setiap penduduk baru wajib melaporkan peristiwa kependudukan pindah atau datang.
“Kita berharap ada kesadaran untuk melaporkan, baik di tempat barunya atau tempat lama. Sehingga data kependudukan, baik di Padang Panjang atau tempat baru itu, bisa akurat dan juga bisa pemerintah masing-masing memberikan pelayanan terbaik bagi mereka,” tutupnya. (Al/Ki)
