Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur Klarifikasi Pernyataan Anggota DPR RI Guspardi Gaus, Ini Hasilnya

487
Teks Foto: Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus ketika menerima Haji Yohanes dan Darmilis di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (5/4/2021)

Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mendatangi anggota DPR RI Guspardi Gaus di ruang kerjanya, di gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Tujuan Tim yang diketuai Haji Yohanes mendatangi Guspardi Gaus adalah guna klarifikasi atas pernyataannya terkait dugaan adanya aksi mafia tanah di tanah ulayat bersengketa di Batipuh Selatan.

Sebelumnya Guspardi Gaus dalam pernyataannya seperti dilansir di media online mengungkapkan keprihatinan dengan ulah mafia tanah yang makin berani melakukan aksinya. Seperti yang menimpa tanah ulayat milik keluarga mantan Kepala PPATK Yunus Husein di Nagari Malalo Tanah Datar.

Haji Yohanes didampingi Darmilis yang mewakili para pemilik tanah ulayat kurang lebih 60 ha di Nagari Sumpur, Batipuh Selatan, Tanah Datar dalam pertemuan itu memperlihatkan kepada Guspardi Gaus sertifikat sekaligus lengkap dengan sejumlah berkas atau dokumen terkait legalitas kepemilikan tanah ulayat Nagari Sumpur.

Disebutkan Haji Yohanes, di lokasi tersebut akan dikembangkan kawasan terpadu pendidikan, sarana kesehatan, wisata, olahraga dan sarana umum lainnya oleh Saleh Alwini dan keluarga, seorang anak Nagari Sumpur yang sukses di rantau.

“Kami bukan mafia tanah Pak. Kami menjalankan semua sesuai prosedur yang diminta BPN. Semua tanah itu sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN Tanah Datar dan seluruh lahan itu berada di dalam kawasan Nagari Sumpur yang sudah ditetapkan negara berdasarkan peta topografi 1896 yang hingga kini masih diakui pemerintah, lewat peta BIG dan peta RTRW 2011-2031,” jelas Haji Yohanes, sekaligus mewakili pihak calon investor.

Dihadapan Guspardi Gaus, Haji Yohanes juga memaparkan kronologis mulai proses tanah ulayat tersebut disertifikatkan oleh masyarakat Nagari Sumpur hingga adanya keinginan Saleh Alwini dan keluarga untuk berinvestasi di kampungnya itu dengan menggunakan tanah ulayat yang sudah disertifikatkan tersebut.

Guspardi Hanya Menduga dan Bukan Menuduh

Sementara itu, Guspardi Gaus dalam pertemuan tersebut mengaku bahwa pernyataannya di media online tersebut menanggapi apa yang dikeluhkan Yunus Husein.

Dia hanya menduga, bukan menuduh. Karena menurut politikus PAN itu, pernyataannya itu juga seiring dengan isu kasus mafia yang dialami Dinno Patti Djalal.

“Saya hanya menduga dan tidak menuduh. Saya sendiri juga tidak tahu faktanya. Lagi pula secara pribadi saya tidak kenal dengan Pak Yunus Husein,” ujar Guspardi Gaus yang juga menyarankan kepada H. Yohanes Cs untuk mengklarifikasinya kepada media massa dengan menyampaikan fakta-fakta yang dimiliki.

Dalam pertemuan tersebut, Guspardi Gaus yang adalah juga anggota Komisi II DPR RI memberikan dukungan masuknya investor ke daerah Sumbar.

“Tentunya dengan mengikuti prosedur yang ada agar tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat,” ujarnya.

“Apalagi ini nilai investasinya mencapai ratusan miliar,” sambungnya.

Terpisah, usai pertemuan dengan Anggota DPR RI Guspardi Gaus

Kepada Wartawan, Haji Yohanes menyebutkan bahwa sebenarnya dengan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang status sertifikat tanah 60 Ha tersebut, sudah sesuai SOP dan tanah tersebut tidak termasuk tanah yang dipermasalahkan Yunus Husien, karena semua tanah yang sudah disertifikatkan itu berada di Nagari Sumpur.

“BPN kan sudah menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah ulayat di Nagari Sumpur itu sudah memenuhi prosedur. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah dengan Yunus Husien,” kata Yohanes.

Yohanes yang juga putra Nagari Sumpur itu berharap, masalah lahan yang akan digunakan calon investor tersebut dapat diselesaikan dan pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera melanjutkan proses investasi, karena investasi tersebut tidak hanya dinikmati masyarakat Sumpur tetapi juga oleh masyarakat Nagari Malalo.

“Investasi ini tidak saja dinikmati masyarakat Sumpur, tapi juga bagi masyarakat Nagari Malalo dan sekitarnya. Kami akan meminta dukungan pemerintah pusat dan DPR. Kami juga segera mengirim surat ke Komisi II DPR RI beraudensi untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkas Haji Yohanes kepada Wartawan.

(AL/Rls)

loading...