Mahasiswa sebaiknya memperkaya diri dengan kekayaan aneka literasi, sehingga mampu menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi bangsa, untuk bisa cepat keluar dari deraan Pandemi Covid19. Bukan malah kreatif dalam menggunakan istilah dalam bahasa asing.
Hal itu ditegaskan Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulis, menanggapi julukan yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) bagi beberapa pejabat negara, Rabu ini. Kritikan itu diunggah melalui Instagram resmi BEM Unnes @bemkmunnes.
“Dari UU yang dipersoalkan, hanya UU Cipta Kerja yang dibahas dan disahkan DPR RI periode 2019-2024 ini. Terkait UU Cipta kerja ini, DPR RI sudah melalui sosialiasi dan proses yang amat panjang serta cermat,” tegas Alex.
Dalam unggahan itu, BEM Unnes mengkritik kualitas pemimpin negara dalam memimpin pemerintahan belakangan ini. Mereka melayangkan sejumlah julukan pada pemimpin negara tersebut. Seperti, Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Presiden RI Joko Widodo juga tak luput dari julukan, sebagaimana telah dilakukan BEM UI beberapa waktu sebelumnya.
Puan diberikan julukan ‘Queen of Ghosting.’ Wapres Kyai Ma’ruf Amin dapat gelar ‘King of Silent’. Samahal nya dengan BEM UI, Presiden Joko Widodo diberikan julukan ‘King of Lips Service.’
Dijelaskan Alex, Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), posisinya saat ini sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI.
“RUU PKS ini sekarang dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI,” terangnya.
Sementara, Revisi UU KPK, terjadi di periode DPR sebelumnya. Sedangkan UU Minerba yang juga dikritik, merupakan pengalihan pembahasan dari periode sebelumnya.
“Daripada melayangkan kritik tanpa alamat yang jelas, lebih baik mahasiswa memperbanyak diskusi ‘bergizi’ dan meningkatkan kualitas literasi,” harap Alex. (Ha/Rls)
