Pendapatan BUMD Dinilai Tidak Jelas, Komisi III DPRD Sumbar Kunjungi Grafika

599

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), CV. Jaya Grafika, Rabu (12/3/2020), guna menindaklanjuti persoalan di Grafika yang berdampak pada ketidakjelasan bagi pendapatan daerah.

Kunjungan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal dan didampingi oleh anggota komisi Hidayat, Rinaldi, Dody Delvy, dan Ismunandi Sofyan serta Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat DPRD Sumbar Laswardi.

Direktur CV. Jaya Grafika Romi Aldi Syahputra mengatakan ada beban persoalan dimasa lalu di Grafika ini yang harus diselesaikan. Sehingga saat ini kita skala prioritas untuk pembayaran gaji karyawan.

“Pekerja sudah berkurang. Sejak 2016 terjadi penurunan sampai sekarang dinana realisasi dari target pekerjaan kita jauh menurun, hampir separuhnya,” ungkap Romi Aldi Syahputra.

Ia menyebutkan dengan uang yang terbatas, tunjangan pembayaran yang tidak seimbang sedangkan kita harus mendahulukan skala prioritas. Pertama yang harus diselesaikan modal hutang jasa player, yang kedua yang tidak bisa kita tunda adalah tetap membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Ketiga beban listrik, PDAM kemudian kita harus alokasikan dana untuk pembayaran gaji dan seterusnya jaminan hari tua. Untuk percetakan penghasilan tak sebesar dulu, seperti contoh sekarang sudah UNBK sedangkan dulu untuk Ujian Nasional (UN) masih dicetak di sini,” ungkapnya lagi.

Dijelaskan Romi Aldi Syahputra, dulu SD, SMP cetak di sini dan itu sudah bisa menutupi biaya kita. Kemudian untuk pengadaan kalender, diari itu selalu pelanggan kita mengadakan lelang. Sebelumnya itu tanpa lelang, dan kita bisa ikut Penunjuk Langsung (PL).

Menurutnya Romi Aldi Syahputra, setelah dibuka lelang seluas-luasnya dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), itu kita tidak bisa bersaing dengan penyedia lelang dari Jawa. Tentunya dengan bahan baku kita kertas, kita mengambil dari subplayer dari Jawa. Sedangkan subplayer tersebut sementara ikut lelang di sini.

Dalam kunjungan ke CV. Jaya Grafika itu, Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal menyebutkan kondisi mesin percetakan yang beroperasi di Grafika sudah ketinggalan jaman. Ini akan menjadi perhatian bagi kita, dan kita minta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membicarakan kondisi ini dan disampaikan ke DPRD.

“DPRD Sumbar melalui komisi III, tentunya akan menganggarkan dengan melihat kondisi keuangan dan yang terpenting, jangan ada dusta diantara Grafika dengan DPRD Sumbar,” kata Afrizal.

Yakinlah, dilanjutkan Afrizal, DPRD Sumbar “Welcome” terhadap itu. Selama ini selalu disimpan, satu persoalan lagi dalam kunjungan ini ternyata sampai hari ini perusahaan tidak pernah mengalokasikan jaminan hari tua bagi karyawan.

“Tentunya ini rumit, padahal aturan perusahaan dan undang-undang mengisyaratkan perusahaan daerah, swasta atau perusahaan apapun dari sisi gaji pendapatan, harus disisihkan untuk hari tua,” tuturnya.

Dilanjutkan dewan dari Fraksi Golkar itu, jika Grafika ini nantinya beralih ke advertising, nantinya akan ada laporan Direktur Utama (Dirut), dan di DPRD akan ada publik hearing apalagi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dengan melihat kemampuan keuangan daerah, dan sepanjang memungkinkan ditambah dengan semangat juang komisaris dan direksi yang tinggi, yakinlah, 65 anggota DPRD Sumbar yang diwakili oleh komisi III pasti welcome untuk itu,” sebutnya.

Menurutnya, BUMD Grafika ini masih bisa dikembangkan. Sedangkan perusahaan swasta saja bisa hidup, katanya, kok kita yang punya wilayah tidak bisa hidup. Itu artinya menempatkan orang tidak sesuai pada posisi ataupun kondisinya.

“Kita juga mengingatkan direksi agar kesejahteraan karyawan itu didahulukan,” tutupnya. (Syafri)

loading...