Penataan Ruang Jangan Abaikan Aspek Pertahanan

Kepala Dinas Kominfo Sumatera Barat (Sumbar), Jasman Rizal, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, bersama dengan Kasiter Kasrem 032/WBR Kolonel Kav. Husnizon dan jajaran mengikuti Komunikasi Sosial (Komsos) yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan, secara virtual di Korem 032 Wirabraja, Jl. Sudirman, Padang, Selasa (23/03/2021).

Komsos yang juga diikuti secara virtual di Kodam maupun Korem jajaran TNI AD ini mengusung tema “Sinergitas Dalam Pembangunan Tata Ruang Daerah dengan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Tangguh”.

Asisten Teritorial Kasad, Mayor Jenderal TNI Nurchahyanto, dalam sambutannya mengatakan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan mensinergikan Pembangunan Tata Ruang Daerah dengan Tata Ruang Wilayah Pertahananan sehingga dapat mengakomodir aspek kesejahteraan rakyat dan aspek pertahanan di darat dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Bacaan Lainnya

Menurut Nurchahyanto, dalam Komsos yang digelar selama dua hari itu akan mengupas tentang beberapa poin penting di antaranya upaya sinergitas tata ruang daerah dengan sspek pertahanan dan keamanan, oleh Dirjen Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Termasuk juga strategi Kemendagri dalam penataan ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Sedangkan pada hari kedua akan disampaikan oleh narasumber dari Direktur Pinjaman dan Hibah Kemenkeu RI tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah.

“Saya berharap kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk saling bersinergi sesama aparat pemerintah guna memberikan kontribusi yang positif dalam mengawal perencanaan pembangunan Tata Ruang Daerah dengan Ruang Wilayah Pertahanan yang Tangguh untuk kepentingan bangsa dan negara.

Beberapa isu pokok penataan ruang pertahanan yang terjadi saat ini adalah :

Dinamika pembangunan sering mengabaikan aspek pertahanan. Serta, pengelolaan tata ruang wilayah belum sepenuhnya bersinergi dengan kepentingan pertahanan negara.

Selain itu juga adanya konflik pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan sering terjadi. Hal ini akibat hubungan kerja sama masih sangat terbatas.

Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi dari Kemhan/TNI untuk mensinergikan penataan wilayah pertahanan dengan unsur kelembagaan di pusat dan di daerah.

(AL/MMC/Rilis)

Pos terkait