Penas Tani dan Nelayan Dipindahkan, Anak Nagari Kota Padang Datangi DPRD Sumbar

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menyambut aksi demo

PADANG, TOP SUMBAR — Puluhan masyarakat yang menamakan diri mereka Anak Nagari Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo Kota Padang melakukan demontrasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (16/12).

Gerakakan aksi tersebut dipicu karena terjadinya pemindahan lokasi Pekan Nasional (Penas) Tani dan Nelayan, yang rencana sebelumnya dilaksanakan di Kota Padang dan sekarang Gubernur Sumbar mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan Penas Tani dan Nelayan dipindahkan ke Pariaman.

Bacaan Lainnya

Dalam aksi tersebut Roni Candra, juru bicara menyampaikan orasi dan tuntutan diantaranya, meminta agar lokasi acara tidak dipindahkan, dan jika dipindahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar wajib mengganti kerugian masyarakat yang sudah mempersiapkan semua dukungan terhadap penyelenggaran Penas Tani dan Nelayan tersebut.

Roni Candra juga menegaskan, apa yang dikatakan dalam surat pembatalan dengan ketidaksiapan masyarakat untuk menerima peserta, merupakan pembohongan publik.

“Kami atas nama Anak Nagari Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo, meminta pada Gubernur agar membatalkan pemindahan lokasi Penas Tani dan Nelayan. Jika tetap dipindahkan, kami meminta agar Gubernur mengganti kerugian masyarakat yang sudah melakukan perbaikan rumah untuk penginapan peserta,” tegas Roni.

Ditambahkannya, dari sejak awal masyarakat ingin tau apa penyebab kegagalan Kota Padang sebagai tuan rumah, padahal masyarakat sudah siap untuk mendukung kegiatan.

Menyikapai tuntutan masyarakat tersebut, Ketua DPRD Sumbar yang langsung menerima  peserta aksi, mengatakan kalau secara resmi dia sendiri belum mengetahuinya.

“Kami di DPRD Sumbar belum mengetahui secara resmi pemindahan lokasi Penas Tani dan Nelayan tersebut, dalam waktu dekat akan memanggil Gubernur untuk menanyakan langsung apa alasan pemindahan tersebut,” ucap Supardi.

Lebih jauh dikatakan Supardi, Penas Tani dan Nelayan merupakan agenda nasional, yang dipercayakan pada Pemprov Sumbar sebagai panitia penyelenggara.

“Ini agenda nasional yang dispercayakan pada Sumbar, jika gubernur tidak memberikan keterangan dengan pasti terhadap pemindahan lokasi acara, tentu akan menjadi dilematis ditengah-tengah masyarakat kota Padang,” tegasnya lagi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi juga berjanji akan memberikan jawaban pada masyarakat jika sudah melakukan pembicaraan dengan gubernur, dalam waktu dekat ini.

“Tuntutan masyarakat saya terima, untuk selanjutnya akan saya bawa dalam pembicaraan dengan anggota DPRD lainnya, dan akan diteruskan pada gubernur untuk selanjutnya meminta alasan kenapa lokasi dipindahkan,” jelas dewan dari Fraksi Gerindra itu. (Syafri)

Pos terkait