Setelah beberapa waktu lalu mendapatkan bantuan bus sekolah dan Area Traffic Control System (ATCS) untuk tahun anggaran 2021, Pemko Padang Panjang kembali mengupayakan berbagai kebutuhan keselamatan jalan ke Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub).
Guna menyampaikan kebutuhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menemui Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar) Kemenhub, Budi Setiyadi di Jakarta, Jumat (15/01/2021).
Di hadapan Budi Setiyadi, Fadly memaparkan kondisi Kota Padang Panjang –yang merupakan jalur lintas regional Sumatera–, memerlukan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Fadly menyampaikan empat kebutuhan teknis keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Di antaranya rehabilitasi terminal angkutan barang, pengadaan trotoar, pengadaan halte dan bantuan subsidi transportasi massal Kota Padang Panjang.
Menanggapi paparan yang disampaikan Fadly, Budi Setiyadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas komitmen Pemko terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
“Sekaitan dengan konsep transportasi massal yang diusulkan, ini sangat menarik dan akan kita kaji penerapannya. Dengan menggunakan Bus Rapid Transit (BRT) berukuran menengah, saya rasa sangat cocok untuk jalan yang ada di Kota Padang Panjang,” ujar Budi.
Ditambahkannya, pengelolaan BRT tersebut nanti dapat dikerjasamakan dengan koperasi ataupun pengusaha angkutan kota.
“Jika memang memungkinkan penerapan BRT tersebut, Kemenhub akan memperbaiki berbagai trotoar dan halte yang ramah disabilitas bagi masyarakat. Serta memberikan subsidi untuk pengoperasian dengan konsep Buy The Service,” tambahnya.
Selanjutnya kepada Budi, Fadly yang didampingi Kadishub, I Putu Venda, Kabid Lalu Lintas dan Akreditasi, Rully Hardian dan Kabid Angkutan dan Perpakiran, Harry Rizka Perdana, juga menyampaikan konsep Terminal Angkutan Barang yang dapat dijadikan rest area yang representatif bagi angkutan barang yang melintasi Sumatera Barat.
Soal terminal ini, Venda menambahkan, rehabilitasi yang direncanakan, sangat dibutuhkan para sopir angkutan barang. Lantaran kondisi jalan yang menanjak sepanjang kawasan Lembah Anai, membuat para sopir membutuhkan rest area sebagai lokasi peristirahatan yang lengkap dengan berbagai fasilitas.
“Rencananya akan disediakan tempat istirahat sopir, lokasi bongkar muat, toilet, kamar mandi, perbengkelan, food court dan ATM center,” ungkap Venda.
Budi Setiyadi yang didampingi Sekretaris Ditjen, Marta Hadisarono, Direktur Lalu Lintas, Suharto, Direktur Angkutan dan Multimoda, Ahmad Yani, Kasubdit Terminal Angkutan Jalan Direktorat Prasarana Hubdat, Susanti Pratiwi dan unsur staf lainnya itu, menyambut baik rencana rehabilitasi terminal angkutan barang yang diusulkan.
Dikatakan Budi, di beberapa daerah, Kemenhub telah melakukan rehabilitasi terhadap Terminal Angkutan Orang Type A. Hasil rehabilitasi terminal tersebut juga dapat dimanfaatkan Pemda sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP).
“Namun selama ini, Kemenhub belum pernah melakukan rehabilitasi Terminal Angkutan Barang. Dengan usulan yang disampaikan Kota Padang Panjang ini, kita akan lakukan kajian. Sehingga Terminal Angkutan Barang ini bisa menjadi daerah pertama di Indonesia yang direhabilitasi Kemenhub, karena terintegrasi dengan Terminal Angkutan Orang Type B,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kemenhub melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumbar, telah memberikan bantuan bus sekolah, perlengkapan jalan senilai Rp 1 milyar dan ATCS senilai Rp 3,5 milyar. Ini merupakan apresiasi dari Kemenhub atas keberhasilan Padang Panjang mendapatkan Piala Wahana Tata Nugraha Tanpa Catatan.
(AL/RlsDiskominfoPP)
