Bagian Pengadan Barang Jasa Administrasi Pembangunan (PBJ Dalbang) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) triwulan I terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan tahun 2021 di pemerintahan Kota Payakumbuh, Selasa (06/04).
“Merujuk pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor 640/272/PBJ dan Dalbang-2021 tanggal 01 April 2021 perihal penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka kita laksanakan kegiatan evaluasi berdasarkan surat keputusan ini,” ucap Kepala Bagian PBJ Dalbang Meizon Satria saat membuka kegiatan rapat yang berlangsung di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Kantor Wali Kota Payakumbuh.
“Dilanjutkan, saat ini perangkat daerah yang memberikan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan ke bagian PBJ Dalbang baru sekitar 30%, sehingga belum dapat diketahui progress secara menyeluruh realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Payakumbuh,” jelasnya.
Pada tahun 2021 Kota Payakumbuh dalam melakukan percepatan pembangunan memiliki anggaran untuk belanja modal sebanyak 120 milyar rupiah.
Meizon menyampaikan rapat Monev kali ini berfokus pada realisasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing perangkat daerah serta diskusi tentang permasalahan yang ada dalam melaksanakan kegiatan.
“Rapat kita kali ini berfokus pada realisasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu kita adakan sesi diskusi tentang permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya.
Sementara itu Asisten I Wali Kota Payakumbuh Yufnani Away saat memimpin rapat Monev mengatakan kegiatan monitoring bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021.
Turut disampaikan, Sesuai Edaran LKPP RI Nomor 19 tahun 2019, tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah maka perlu kita lakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
“Peningkatan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga membuat pengadaan barang jasa pemerintah berdampak pada pembangunan nasional serta juga peningkatan pada pelayanan publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Pak Cy sapaan akrab Asisten I.
Selain itu, untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa tersebut perlu dilakukan langkah yang terarah dan terukur.
“Banyak langkah yang harus dilakukan agar dapat tercapainya percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa ini, dan diantaranya langkah pada proses, pengguna anggaran dan PPK serta PPTK dan melakukan koordinasi dengan UKPBJ dan juga melakukan pengumpulan spesifikasi sesuai hasil koordinasi dengan UKPBJ,” pungkas Pak Cy.
Adapun peserta rapat yang ikut dalam rapat Monev adalah Kepala OPD, PPTK, dan beberapa perwakilan PPK, serta beberapa pejabat lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan.
(ton)
