Menolak Liberalisasi Ritel dan MRT 30 Tahun Silam

Catatan : Kamsul Hasan, SH, MH

Foto ini dokumentasi Jaya Kamarullah yang waktu itu berstatus sebagai wartawan Bisnis Indonesia di Kuil Wat Arum Bangkok, Thailand, tahun 1992.

Saat itu sejumlah ‘Wartawan Tebet” keliling Hongkong, Thailand, Malaysia dan Singapura untuk melihat ritel raksasa dan transportasi publik.

Bacaan Lainnya

Ada kenangan yang berkesan saat melintas Selat Singapura berjalan kaki ke Johor Baru. Sudah seperti rombongan TKI Ilegal yang mau cari kerja karena itu diperiksa dengan ketat.

Pertanyaan pertama dalam rangka apa ke negeri Jiran. Pertanyaan lanjutan membawa uang saku berapa dan tunjukkan. Mereka kaget ketika satu tas tangan isinya dollar AS dan yakin ini bukan TKI ilegal.

Kami akhirnya diizinkan melintas bolak balik dengan berjalan kaki. Sekarang tidak mungkin lagi karena imigrasi perbatasan harus gunakan kendaraan bermotor.

Rombongan “Wartawan Tebet” ini studi banding beberapa persoalan metropolitan. Salah satunya soal perdagangan ritel yang saat itu banyak sekali aturannya.

Pada satu sisi ritel nasional dibatasi, namun pada sisi lain ritel asing malah boleh masuk. Akhirnya kita melihat ritel raksasa di empat negara tersebut.

Selain melihat ritel, problem Jakarta waktu itu adalah transportasi publik. Hongkong merupakan rujukan MRT yang kita lihat. Singapura dan Malaysia belum ada MRT. Bangkok justru sama macetnya.

MRT Singapura belajar ke Hongkong juga. Namun Singapura melakukan penyempurnaan dengan menambah pintu ganda, jadi penumpang tidak mungkin terserempet kereta.

Hongkong juga memiliki kereta yang melintas di bawah laut. Meski sama sama studi banding, Indonesia atau Jakarta tidak mewujudkan MRT saat itu.

Singapura membangun lebih awal dari Malaysia. MRT pertama Singapura hanya sepanjang Orchard Road kemudian ke Newton, baru keluar kota.

Indonesia malah buat riset dengan biaya bantuan Jepang. Kesimpulan riset ini bukan MRT tetapi bangun tol dalam kota.

Jepang jelas memilih tol agar produk mobilnya bisa lancar bahkan bertambah. Tidak mungkin bantuan hibah dari Jepang akan membunuh industrinya.

Bila sekarang kita naik MRT di Jakarta polanya sama dengan Singapura. Ada yang di bawah tanah dan layang di pinggir kota.

(Jakarta, 10 Juni 2021)

Kamsul Hasan merupakan Ahli Pers, Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Dosen IISIP, Jakarta dan Mantan Ketua PWI Jaya 2004-2014

Pos terkait