Kepala BKKBN Akan ke Sijunjung Bawa Program

Sijunjung │ Topsumbar – Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung pada tanggal 29-31 Mei 2022 dalam rangka gebyar temu kader percepatan penanganan stunting, demikian rilis yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Sijunjung David Rinaldo, SSTP sore ini Selasa (24/5).

Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pilihan untuk penerapan program penanganan stunting dari pemerintah pusat. Selain temu kader, Kepala BKKBN juga diagendakan beberapa kegiatan lainnya di Kabupaten Sijunjung.

Kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung untuk menerapkan program dan mengedukasi kader dalam percepatan penanganan stunting di Sumbar, khususnya di Kabupaten Sijunjung.

Bacaan Lainnya

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadis Dalduk KB) Kabupaten Sijunjung Sukardi, SH yang mendampingi Kadiskominfo menjelaskan, persoalan stunting saat ini menjadi isu nasional terutama dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka stunting meningkat secara nasional.

“Persoalan stunting ini menjadi perhatian secara nasional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena secara nasional angka stunting ini mengalami kenaikan, terutama dampak dari pandemi covid-19 kemarin,” tuturnya sebagaimana rilis sore ini.

Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pertama yang dikunjungi pemerintah pusat dalam penerapan program penangana stunting, yang nantinya juga menjadi referensi bagi daerah lain.

“Kita di Sijunjung mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga program penanganan stunting dari pusat nantinya bisa diterapkan dengan baik di Sijunjung,” ujar Kadis Dalduk KB. Dengan kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung diharapkan program strategis dari pusat bisa mendorong pembangunan Sijunjung.

Adanya komunikasi yang baik antara Pemerindah Daerah Sijunjung dengan kementerian dan lembaga terkait, pada tahun ini Kabupaten Sijunjung mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 3,7 miliar di Dinas Dalduk KB termasuk untuk penanganan stunting.

“Program penganan stunting kita terus berjalan, karena memang ini termasuk program prioritas yang harus dituntaskan dan tertera di RPJMD. Termasuk bantuan DAK dari pusat tadi kita fokuskan kesini,” lanjut Kadis Dalduk KB.

Penanganan stunting melibatkan banyak pihak serta membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. “Stunting dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya, pola asuh, pola makan dan sanitasi. Tiga aspek ini memiliki cakupan yang luas dan banyak pihak yang berperan disana,” sebut Sukardi, SH.

Sedangkan dari segi sosial, stunting juga dipengaruhi sejumlah faktor lainnya termasuk ekonomi, kesehatan, lingkungan, pangan dan sumber daya manusia (SDM).

(Gun/Kominfo).

Pos terkait