Suasana dialog antara DPRD dan FMM
PADANG, TOP SUMBAR — Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat (Sumbar), mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Senin (30/9), dan meminta kejelasan kepada pemerintah terkait persoalan yang sebenarnya terjadi di Wamena Papua, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
Kedatangan FMM disambut baik oleh Anggota DPRD Sumbar Supardi, Evi Yandri, Mukhlis Yusuf Abit dan Rajo Budiman beserta Sekretaris Dewan Raflis dan Kabak Keuangan Rismunandar, dan melakukan dialog di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar.
FMM, dalam berdialog mendesak DPRD Sumbar menyurati DPR RI dan memanggil presiden untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi di Wamena Papua yang tidak kondusif dan menyebabkan delapan (8) orang masyarakat Minang menjadi korban.
Dalam dialog tersebut Jell Fatulloh mengatakan, kejadian di Wamena harus mendapatkan perhatian lebih dan yang dilakukan sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena ada yang dibunuh secara tidak wajar bahkan dibakar.
Dirinya mengatakan FMM akan melakukan aksi solidaritas yang akan dilaksanakan pada hari Minggu (5/10), di kawasan Gor Haji Agus Salim untuk menyuarakan pendapat terkait persitiwa di Wamena Papua.
“Kami berharap DPRD Sumbar dalam hal ini dapat ikut serta dalam aksi tersebut mendukung agar pemerintah segera menyelesaikan perosalan yang ada di sana,” harapnya.
Dianjutkan Jell Fatulloh, dari pantauan pihak FMM, banyak beredar bendera-bendera negara lain yang berkibar pada di wilayah Wamena Papua. Ini bukan permasalahan ras lagi, karena banyak indikasi yang berbau provokasi dari pihak luar.
Selain itu dirinya juga mempersoalkan penangkapan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa berujung ricuh oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar. Pihaknya meminta agar Kapolda memutihkan kasus ini, karena jika diteruskan akan membuat banyak unjuk rasa lanjutan.
“Kita juga mengkritisi langkah rektor yang mengeluarkan mahasiswa yang terlibat aksi perusakan gedung DPRD Sumbar. Kita minta kebijakan ini dikaji ulang, mengingat mahasiswa sulit masuk kuliah dan karena persoalan ini mereka harus keluar,” katanya.
Menanggapi aspirasi dari FMM, Mukhlis Yusuf Abit mengatakan secara kelembagaan DPRD Sumbar belum memiliki pimpinan definitif sehingga kinerja mereka masih terbatas.
“Kita berharap alat kelengkapan dewan (AKD) segera dibentuk pada minggu ini, untuk hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat, akan ditindak lanjuti oleh pihak DPRD dan Pemprov Sumbar,” katanya.
Kemudian masalah di Wamena, sejalan dengan keinginan FMM, Pemprov dan DPRD juga ingin minta kejelasan atas masalah ini.
Mukhlis Yusuf Abit juga menjelaskan bahwa yang dipulangkan bukan perantau keseluruhan, tapi warga yang ingin pulang. Bagi yang tidak meminta pulang dicarikantempat-tempat yang aman.
“Kita memang belum bisa menyimpulkan, apakah ada hubungannya dengan SARA, karena hal ini masih diselidiki dan Pemprov Sumbar bertanggung jawab penuh atas warga Minangkabau yang di Papua,” katanya. (Syafri)
