Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi masa bhakti 2021-2026 secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke V, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (26/03/2021).
Terpilihnya Sutan Riska sebagai Ketum Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menggantikan posisi Ketua Umum sebelumnya, yakni Bupati Banyuwangi, Azwar Anas tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Dharmasraya.
Usai diLantik dan dikukuhkan sebagai Ketum Apkasi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Kanarvian, saat pidato pertamanya Sutan Riska menyampaikan visi-misi dalam memimpin Apkasi masa bhakti 2021-2026, yakni membangun sinergi kerja antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan provinsi dengan semangat keberagaman budaya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pada masa dan paska pandemi Covid-19.
Untuk mewujudkan visi tersebut ada enam item yang akan dilakukan bersama pengurus baru Apkasi nanti, seperti:
1. Membangun sinergi tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya menyelaraskan program pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten terutama dalam bidang ekonomi, sumber daya manusia dan pembangunan.
2. Menyelaraskan program pembangunan infrastruktur pemerintah pusat dengan program kabupaten untuk mempermudah akses ekonomi dan orang sehingga pembangunan berjalan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. Memperkuat hubungan perdagangan antar kabupaten agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama bidang sosial-kemasyarakatan, budaya dan pariwisata untuk membenahi ekonomi terutama pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.
5. Memperkuat kolaborasi antar daerah dalam rangka Pelestarian nilai-nilai adat-budaya yang ada di seluruh kabupaten
6. Meningkatkan solidaritas antar daerah dalam penanggulangan bencana alam dan non-alam yang menimpa kabupaten, provinsi dan nasional.
Sementara untuk program kerja yang akan dilaksanakan yakni:
1. Cetak biru pembangunan dan tata kelola pemerintahan kabupaten se-Indonesia.
APKASI menyusun cetak biru ini dengan tujuan memetakan potensi dan daya dukung pengembangan kabupaten seluruh Indonesia. Dengan demikian kerjasama dengan pemerintah berdasarkan kebutuhan dan potensi kabupaten yang ada.
2. Tata kelola layanan publik yang baik. Pedoman ini akan jadi acuan bersama pemerintahan kabupaten untuk memastikan bentuk dasar pelayanan publik yang berfokus kepada Layanan administrasi kependudukan (E-KTP), Proses perizinan berusaha, Layanan kesehatan. Serta Kabupaten ramah penyandang disabilitas (Sekolah ramah disabilitas, Kantor layanan kependudukan disabilitas, Layanan kesehatan terhadap disabilitas).
3. Sinergi pembangunan infrastruktur bersama-sama Pemerintah Pusat menyukseskan pembangunan infrastruktur yang menunjang transportasi penghubung antar kabupaten, terutama layanan kereta api yang efektif bagi penduduk dan pasar ekonomi.
4. Kerjasama dagang dengan UMKM dan Super BUMD. Program ini berkaitan dengan program cetak biru. Potensi ekonomi kabupaten yang telah dipetakan dapat mengukur kerjasama dalam perdagangan ataupun entitas bisnis lainnya antar kabupaten.
5. Bidang sosial, budaya dan pariwisata berdasarkan keberagaman (multikultural). Tiga bidang ini dapat disinergikan untuk menjadi kekuatan kabupaten. Seluruh elemen sosial dan budaya dikelola untuk menunjang pariwisata sebagai bisnis yang ramah lingkungan. Daerah kabupaten yang menjadi aset pariwisata utama atau daerah prioritas pariwisata yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi pusat pariwisata yang ditopang kerjasama antar pemerintahan kabupaten.
6. Sentra penanggulangan bencana alam dan non alam antar kabupaten. Sebagai negara yang dikelilingi cincin api (pegunungan vulkano aktif, darat dan laut) dan potensi bencana lain, baik alam maupun non alam, kata Sutan Riska, Indonesia memang harus siap “mengelola bencana” demi keselamatan warga. Yang dimaksud dengan mengelola bencana adalah mempersiapkan dengan matang potensi dan resiko bencana sebaik-baiknya.
(Yanti/Hms)
