Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni menilai dampak dari PPKM sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi. Lisda menilai masyarakat seperti ini seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah, agar tetap bertahan hidup ditengah pandemi.
“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan aja mereka sulit.” ujar Lisda.
Menurut Lisda dengan adanya pandemi yang menimbulkan PPKM juga akan menimbulkan lebih banyak masalah baru, salah satunya, dampak angka kemiskinan yang akan meningkat di Indonesia.
“Jika kita perhatikan dampak jangka panjang, tentunya angka kemiskinan kita di Indonesia. Kita ketahui, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” sambungnya.
Lisda menambahkan PPKM juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena banyaknya permasalahan dalam penertiban maupun di lokasi penyekatan.
“Banyak sekali hal yang permasalahan yang timbul pasca PPKM. Bahkan ada beberapa yang Viral. Mulai dari pedagang yang dibubarkan, bahkan para sopir angkutan yang kehilangan penumpang. Ini menandakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Tentu ini perlu dikaji, sehingga kita betul-betul dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.
Namun dibalik itu, menurut Lisda ada ancaman pandemi yang lebih menyeramkan dan tidak bisa dikesampingkan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi hal tersebut.
“Ini ibarat makan buah simalakama. Harus ada evaluasi. Namun yang paling tepat adalah, pelaksanaan PPKM harus diiringi dengan bantuan dari pemerintah yang betul-betul tepat sasaran. Ibaratnya masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan,” terangnya.
Jika hal tersebut terwujud Lisda juga berharap kepada masyarakat, agar tidak pula muncul kecemburuan sosial yang malah menimbulkan permasalahan baru, yakni perpecahan antar masyarakat.
“Jika nanti hal ini terwujud, kita berharap masyarakat jangan pula saling cemburu. Karena keputusan ini bagi pemerintah merupakan yang terbaik, agar bantuan dapat disalurkan secara merata,” ucap anggota DPR dari Sumatera Barat tersebut.
Terkait rencana pemerintah yang akan memperpanjang masa PPKM, Lisda menyatakan butuh evaluasi yang mendalam dengan segala aspek pertimbangan dan asas manfaat bagi masyarakat.
“Sekali lagi saya sampaikan. Jika ini (PPKM) akan diperpanjang, harus dievaluasi secara mendalam. Tidak hanya penanganan Covid-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM. Intinya selama ada yang menjamin, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM.
“Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya,” pungkasnya. (Bee)
