TOPSUMBAR – Wakil Wali Kota (Wawako) Payakumbuh, Elzadaswarman, menjadi narasumber dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Rabu, 12 Maret 2025.
Keikutsertaan Elzadaswarman dalam forum ini mendapat perhatian karena Payakumbuh berhasil meraih predikat sebagai kota terbaik dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah di Sumatera.
Prestasi ini juga mengantarkan Payakumbuh meraih peringkat kedua dalam TP2DD Award 2024 tingkat nasional.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 19 kepala daerah se-Sumatera Barat, Elzadaswarman memaparkan strategi Payakumbuh dalam mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), terutama dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Kami telah memulai digitalisasi sejak 2016 dengan menggandeng tenaga ahli dan menjalin kerja sama erat dengan Bank Nagari. Hal ini membuat proses digitalisasi transaksi berjalan lebih efektif,” ujar Elzadaswarman, yang akrab disapa Om Zet.
Ia menegaskan, pada 2025 seluruh transaksi keuangan daerah di Payakumbuh ditargetkan berbasis non-tunai.
Penerapan sistem digital ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta meminimalisir kebocoran penerimaan daerah.
Sejak beralih ke pembayaran digital, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Payakumbuh mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2024, transaksi usaha wajib pajak dari sektor jasa makanan dan minuman mencapai Rp39,7 miliar, meningkat 8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, transaksi dari sektor jasa perhotelan melonjak 65 persen dari Rp1,3 miliar pada 2023 menjadi Rp2,2 miliar pada 2024.
Selain itu, pembayaran pajak daerah kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital.
Sepanjang 2024, transaksi melalui QRIS mencapai Rp1,2 miliar, internet banking Rp10,1 miliar, agen bank Rp882 juta, ATM Rp9,5 juta, EDC Rp8 juta, e-commerce Rp33,1 juta, dan teller bank Rp6,7 miliar.
“Kami melihat tren yang positif. Pada 2023, transaksi melalui teller masih mencapai Rp8,6 miliar, namun pada 2024 jumlahnya berkurang drastis. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital,” ungkapnya.
Indeks ETPD Payakumbuh pun terus meningkat dari 96,3 persen pada semester pertama 2024 menjadi 97 persen pada semester kedua, seiring dengan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digital.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, pada kesempatan tersebut mengapresiasi pencapaian Payakumbuh dalam digitalisasi keuangan daerah.
Ia berharap daerah lain di Sumatera Barat dapat meniru langkah Payakumbuh untuk mempercepat transformasi keuangan yang lebih transparan dan efisien.
“Kami ingin daerah lain belajar dari Payakumbuh agar digitalisasi keuangan bisa diterapkan secara merata. Ini akan mempercepat modernisasi sistem keuangan daerah,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga meminta Bank Nagari untuk terus memperluas layanan pembayaran digital agar semakin banyak daerah yang dapat menerapkan sistem serupa.
Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, menegaskan bahwa digitalisasi keuangan merupakan kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021,” ujarnya.
Sebagai inovasi tambahan, Payakumbuh juga menerapkan program Beda Baris (Bebas Denda Bayar PBB dengan QRIS), yang semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran digital.
Pada kesempatan itu, Wawako Payakumbuh, Elzadaswarman, juga menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai peringkat kedua TP2DD terbaik di wilayah Sumatera.
(TON)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
