TOPSUMBAR – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendengarkan aspirasi masyarakat Kecamatan Padang Timur dalam pertemuan yang digelar di Masjid Al-Ikhwan, Kelurahan Sawahan, pada Sabtu (22/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai permasalahan, terutama terkait kondisi infrastruktur dan dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah kondisi ruas Jalan Andalas yang dinilai rawan kecelakaan.
Warga menyoroti ukuran jalan yang sempit, permukaan yang bergelombang dan berlubang, serta pembatas jalan yang tidak layak sebagai faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut.
Martini, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa jalan dari Jembatan Andalas hingga Simpang Anduring sudah lama membutuhkan perbaikan.
“Sudah pernah diusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Kami berharap ada solusi agar jalan ini bisa segera diperbaiki demi keselamatan warga,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhidi menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Padang untuk mengajukan perbaikan jalan tersebut dalam program pembangunan daerah.
“Usulan perbaikan bisa diajukan secara resmi melalui tim saya. Diharapkan, pada tahun 2026, pengerjaannya bisa dimulai dengan skema anggaran yang sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan warga agar memahami prosedur pengajuan anggaran yang memerlukan waktu.
“Pengajuan ini harus diproses sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jangan sampai baru diajukan, dua minggu kemudian sudah ditanyakan hasilnya. Ada tahapan yang harus dilalui,” tegas Muhidi.
Selain infrastruktur, warga juga meminta dukungan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam hal permodalan.
Menanggapi hal itu, Muhidi menjelaskan bahwa saat ini program penguatan UMKM yang tersedia adalah dalam bentuk pelatihan.
“Penambahan modal masih belum bisa dilakukan saat ini karena regulasinya belum ada. Nantinya, kami akan mengajukan peraturan gubernur (Pergub) sebagai dasar hukumnya. Jika sudah ada regulasi yang jelas, maka anggarannya bisa dimasukkan dalam APBD,” terangnya.
Di tempat berbeda, Muhidi juga menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, dalam pertemuan yang berlangsung di Restoran Sederhana.
Salah satu program yang menarik perhatian warga adalah program sekolah satpam gratis yang diusung Muhidi.
Program ini ditujukan bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Untuk bisa mengikuti program ini, peserta harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendaftaran sudah bisa dilakukan, dan program ini akan direalisasikan pada tahun mendatang,” jelas Muhidi.
Sementara itu, Yulia, salah seorang warga Jati Baru, menanyakan mengenai bantuan untuk mushalla.
“Bantuan untuk mushalla saat ini berkisar antara Rp 20 juta hingga maksimal Rp 50 juta, tergantung pada kewenangan yang berlaku,” kata Muhidi.
Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, terutama bagi warga Kota Padang, dengan mengalokasikan pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Semua aspirasi akan kami tampung dan dibahas dalam rapat-rapat resmi bersama pemerintah daerah. Saya berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
(HT)
