TOPSUMBAR – Sebuah perjalanan darat dari Pekanbaru menuju Jambi pada Senin, 23 Desember 2024, membuka mata terhadap ironi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam perjalanan malam yang minim pemandangan, pemandangan mencengangkan di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jambi menarik perhatian kami.
Sekitar pukul 02.00 dini hari, dua mobil Hiace open cup terlihat bebas mengisi BBM Solar tanpa henti.
Berbeda dengan kendaraan lain yang sabar menunggu giliran, kedua kendaraan itu tampaknya memiliki akses istimewa.
Dugaan pun muncul bahwa kendaraan tersebut menggunakan tangki modifikasi untuk menampung Solar dalam jumlah besar.
Ketika berbincang dengan pengendara lain yang mengantre, dugaan ini kian terbukti.
Praktik semacam ini, kata mereka, sudah menjadi hal biasa di daerah tersebut.
BBM Solar bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat kecil justru dialihkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar yang menggunakannya dalam skala masif.
Dampak Kerugian Negara dan Lemahnya Penegakan Hukum
Praktik ilegal ini jelas bertentangan dengan tujuan utama subsidi BBM yakni, membantu rakyat kecil. Ironisnya, pelaku seolah bebas menjalankan aksinya tanpa takut akan konsekuensi hukum.
Pertanyaan besar pun muncul, di mana peran aparat penegak hukum (APH)? Bagaimana mungkin kegiatan ini berlangsung secara terbuka tanpa ada tindakan?
Dari beberapa sumber, muncul dugaan bahwa aktivitas ini dilindungi oleh oknum tertentu yang diberi julukan “partai coklat”.
Jika benar, ini merupakan pengkhianatan terhadap masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Ujian Bagi Pemerintah
Kasus ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kebijakan subsidi BBM membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menjadi peluang bagi oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Apa yang terjadi di Jambi kemungkinan hanya salah satu potret dari masalah yang lebih besar. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi penyimpangan ini.
Aparat penegak hukum perlu diberi mandat untuk mengusut tuntas para pelaku dan pihak yang melindungi mereka.
Tanpa tindakan nyata, visi untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran hanya akan menjadi wacana.
Pentingnya Peran Masyarakat
Sebagai wartawan di media siber dan bagian dari masyarakat yang peduli, kita memiliki peran penting untuk memantau dan melaporkan praktik seperti ini.
Pengawasan kolektif dapat meminimalkan penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk memberantas segala bentuk praktik ilegal yang merusak tatanan negara.
Sudah saatnya kita mendukung komitmen ini dengan keberanian melaporkan setiap penyimpangan yang ditemui.
Bersama-sama, kita bisa mewujudkan pengelolaan subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran demi Indonesia yang lebih baik.
Mahmud Marhaba merupakan seorang wartawan dan Ketua Umum DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS).
(HT)
