NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | Kupas Online | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat
Persoalan Tapal Batas, Bupati Solok H. Epyardi Asda Kunjungi Kemendagri - Topsumbar

Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Nasional · 18 Jan 2023 16:12 WIB ·

Persoalan Tapal Batas, Bupati Solok H. Epyardi Asda Kunjungi Kemendagri


 Persoalan Tapal Batas, Bupati Solok H. Epyardi Asda Kunjungi Kemendagri Perbesar

Persoalan Tapal Batas, Bupati Solok H. Epyardi Asda Kunjungi Kemendagri

Jakarta | TopSumbar – Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar bersama rombongan datangi Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan tentang penegasan tapal batas wilayahnya, bertempat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat. Rabu (18/01/2023).

Kedatangan Bupati Solok H. Epyardi Asda didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Medison, S. Sos, M. Si, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, S. Sos, M. Si, Kepala Bagian Pemerintahan Drs. H. N. Efiyardi, Camat X Koto Diatas Riswandi Bahauddin, Walinagari Bukit Kanduang Asriyandi, dan Sekretaris Nagari Bukit Kanduang Itra Joni.

“Kedatangan Saya ke Dirjen Bina Administrasi Wilayah adalah untuk meninjau serta memastikan sejauh mana progres tentang penetapan batas wilayah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar hingga nanti ditetapkan menjadi Permendagri,” jelas Bupati Solok.

Disampaikan H. Epyardi Asda, terkait dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Nagari Bukit Kanduang dengan Nagari Simawang, sebagai Bupati dirinya hanya menghargai proses yang sedang dilaksanakan oleh Kemendagri.

H. Epyardi Asda tidak ingin melanggar kesepakatan yang penyelesaiannya sudah difasilitasi oleh tim penegasan batas pusat, provinsi dan bahkan Kabupaten Tanah Datar sendiri, karena menurutnya kesepakatan yang telah diambil tersebut merupakan sebuah tindakan yang komprehensif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Tidak hanya itu, lebih lanjut dijelaskan H. Epyardi Asda bahwa banyak hal positif dari penyelesaian batas daerah, diantaranya dalam bentuk kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan pada masyarakat, kejelasan luas wilayah, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah. Selain itu dengan adanya batas daerah yang jelas akan mendukung kemudahan investasi di daerah.

Terkait dengan batas daerah Kabupaten Solok yang sengaja diserobot oleh Pemkab Tanah Datar, H. Epyardi Asda yakin bahwa dalam hal ini Kemendagri sendiri tidak akan main-main dalam menetapkan peraturannya nanti.

“Ya, setelah peraturannya ditetapkan, seandainya ada yang melanggar maka hal ini juga akan kita kembalikan dan kita serahkan kepada pihak yang berwewenang dalam hal ini,” jelasnya lagi.

Kepada masyarakat Kabupaten Solok khususnya masyarakat Nagari Bukit Kanduang, Bupati Solok menghimbau agar masyarakat tetap tenang, jangan sampai terpancing dan juga meminta agar masyarakat tetap melakukan rutinitas harian sebagaimana mestinya, terkait dengan persoalan tapal batas Pemkab Solok akan selalu memberikan ‘win solution’ dari setiap permasalahan yang ada.

Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DR. Drs. SAFRIZAL ZA, M.Si menjelaskan, persoalan tapal batas antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar progresnya sudah hampir tuntas dan bahkan pada saat ini proses harmonisasinya juga sudah selesai dan hanya menunggu persetujuan dari Presiden untuk ditetapkan sebagai Permendagri.

Artinya, ketika seluruh bahan yang diajukan dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri sudah disetujui oleh Presiden maka dalam hitungan 30 hari kerja harus segera ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam menetapkan Permendagri tentang tapal batas wilayah, pihak Kementerian Dalam Negeri selalu berpegang kepada kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua kepala daerah yang berbatasan, dalam hal ini Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar yang pada saat itu memberikan kuasa kepada Wakil Bupati Tanah Datar.

“Tidak hanya Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar yang menunggu Permendagri tentang tapal batas, beberapa daerah lain juga sedang menunggu Permendagri tentang tapal batas, Mudah-mudahan prosesnya dalam waktu dekat akan selesai,” tutupnya. (By)

Hits: 35

Artikel ini telah dibaca 61 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lisda Hendrajoni Tanggapi Kebijakan Pemerintah Hapus Program Bansos

24 Januari 2023 - 16:29 WIB

WhatsApp Image 2023 01 25 at 08.31.47

Ketua Dewan Pers Gelar Jumpa Pers Perdana, Ini Penyampaiannya

17 Januari 2023 - 09:32 WIB

WhatsApp Image 2023 01 18 at 09.33.56

Gantikan Alm Prof Azyumardi Azra, Dr. Ninik Rahayu Perempuan Pertama Jadi Ketua Dewan Pers

14 Januari 2023 - 20:19 WIB

IMG 20230114 WA0095

Mennaker Ida Fauziyah Apresiasi Limapuluh Kota Komit Turunkan Pengangguran & Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

11 Januari 2023 - 16:01 WIB

IMG 20230112 WA0007

Pengurus DPC PJS Batu Bara Saat Menyerahkan Dokumen Pendaftaran ke Kesbangpol Batu Bara

11 Januari 2023 - 15:04 WIB

WhatsApp Image 2023 01 11 at 14.55.29

Polri, KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers Bertemu, Bahas Pencegahan Berita Hoax Jelang Pemilu 2024

10 Januari 2023 - 20:34 WIB

IMG 20230110 WA0027
Trending di Nasional