NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | Kupas Online | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat
Sekwan DPRD Sumbar Jelaskan Perda Sekaitan PP No. 12 Tahun 2019 ke DPRD Padang Sidempuan - Topsumbar

Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Parlemen · 17 Des 2022 21:33 WIB ·

Sekwan DPRD Sumbar Jelaskan Perda Sekaitan PP No. 12 Tahun 2019 ke DPRD Padang Sidempuan


 Sekwan DPRD Sumbar Jelaskan Perda Sekaitan PP No. 12 Tahun 2019 ke DPRD Padang Sidempuan Perbesar

Padang | Topsumbar – Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Raflis, SH, MM menerima kunjungan kerja DPRD Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara di ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumbar, Jumat (16/12/2022).

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kota Padang Sidempuan melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan PP No. 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 92 ayat 6, yang mengatur Jangka Waktu Penganggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Pada kesempatan tersebut, Sekwan Sumbar Raflis, menerangkan secara rinci, termasuk juga peraturan daerah (Perda), yang berkaitan dengan PP nomor 12 tahun 2019, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.

“Kita di Sumatera Barat akan mengikuti aturan berlaku, untuk mengantisipasi agar jangan terjadi pelanggaran hukum, khususnya dalam penggunaan keuangan, apa lagi yang berkaitan dengan pembangunan fisik, juga akan memperkuat aturan pusat dengan aturan daerah,” terang Raflis.

Ditambahkannya, dalam aturan undang-undang, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota merupakan pemerintahan daerah, maka penganggaran berkaitan tahun jamak harus disepakati bersama, dengan mengacu berbagai aturan, untuk selanjutnya dikonsultasikan pada Kementrian Dalam Negeri.

“Semua harus melalui mekanisme jelas, sesuai aturan berlaku, agar tidak terjebak pada masalah hukum, dan kewajiban untuk melakukan evaluasi pada tingkatan lebih tinggi, jika provinsi ke Depdagri, dan kabupaten/kota ke Provinsi,” tambah Raflis.

Mendengar penjelasan Sekwan Sumbar Raflis, rombongan DPRD Kota Padang Sidempuan merasa puas, dan meminta agar bisa diberikan berbagai panduan yang dimiliki DPRD Sumbar.

“Terimakasih pak Sekwan sudah memberikan berbagai masukan, dan kami berharap agar bisa juga diberikan panduan berupa keputusan dan peraturan lain, untuk kami jadikan acuan dalam penyusunan anggaran nantinya,” tutur pimpinan rombongan.

Diskusi yang berlangsung serius namun santai tersebut, juga diseling berbagai candaan, untuk menambah keakraban antara tamu dan tuan rumah. (HT/ms)

Hits: 48

Artikel ini telah dibaca 61 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tingkatkan Sektor Pertanian, DPRD Provinsi Sumbar Laksanakan Seminar Ranperda Tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan

11 Januari 2023 - 16:31 WIB

IMG 20230111 WA0004

DPRD Sumbar Tutup Masa Sidang I Tahun 2022/2023, Laporan Reses Disampaikan

27 Desember 2022 - 12:44 WIB

WhatsApp Image 2022 12 27 at 12.36.15

Sekretariat DPRD Sumbar Raih Juara 1 OPD Informatif pada Penghargaan AKIP 2022

13 Desember 2022 - 22:24 WIB

Sekretariat DPRD Sumbar Raih Juara 1 OPD Informatif pada Penghargaan AKIP 2022

Sekwan DPRD Sumbar Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022

13 Desember 2022 - 22:16 WIB

Sekwan DPRD Sumbar Raflis

DPRD Sumbar Terima Pengaduan Forum Gerakan Koperasi Syariah

2 Desember 2022 - 22:36 WIB

DPRD Sumbar Terima Pengaduan Forum Gerakan Koperasi Syariah

Kembali Disorot, Komisi III DPRD Sumbar Minta Novotel Bekerjasama dengan Pihak ke-3

1 Desember 2022 - 20:16 WIB

Komisi III DPRD Sumbar Minta Novotel Bekerjasama dengan Pihak ke 3
Trending di Parlemen