Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Parlemen · 15 Sep 2022 09:10 WIB ·

Lisda Hendrajoni Audiensi Bersama Filantropi Indonesia


 Lisda Hendrajoni Audiensi Bersama Filantropi Indonesia Perbesar

Jakarta | Topsumbar – Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Filantropi Indonesia di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9). Mereka menyampaikan usulan terkait revisi UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang dinilai sudah usang.

Filantropi Indonesia merupakan perkumpulan organisasi dan individu pegiat filantropi yang mandiri dan bertujuan untuk memajukan filantropi. Dalam kunjungannya kali ini, mereka membawa naskah akademik dan draf yang diberi nama RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk merevisi UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni yang menerima audiensi tersebut menyambut baik dan mengapresiasi upaya pembaruan dasar hukum yang dilakukan Filantropi Indonesia.

“Kita juga menemukan permasalahan di lapangan. Memang perlu penyesuaian menyangkut perubahan zaman, era, pembaruan teknologi yang memang harus disesuaikan, termasuk pengumpulan sumbangan ini,” ujar Lisda seusai menerima audiensi.

Lisda mengatakan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI, Fraksi Partai NasDem DPR RI, dan Badan Legislasi DPR RI untuk ditindaklanjuti.

“Mereka menyampaikan naskah akademik dan draf RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Ini UU lama yang ingin diperbarui. Kalau dilihat dari tahunnya saja, zaman dulu dan sekarang tentu jauh berbeda, terutama sekarang digitalisasi,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menjelaskan beberapa hal yang sudah tidak relevan dan perlu diperbarui dalam UU Pengumpulan Uang atau Barang.

Di antaranya terkait perizinan untuk penggalangan dana yang hanya diberi batas waktu selama tiga bulan. Selain itu juga dengan perizinan yang hanya berlaku di satu daerah, dan jika pengumpulan dananya melingkupi nasional harus meminta izin ke Pemerintah Pusat.

“Kalau sekarang kan bisa secara digital memungkinkan untuk mengumpulkan sumbangan dengan sangat luas, bahkan dari luar negeri. UU yang lama ini izinnya terbagi-bagi. Kalau di kabupaten izinnya ke kabupaten, kalau ingin menjangkau nasional harus lapor ke Pusat. Perizinannya susah,” jelasnya.

Selain itu, imbuh Lisda, Filantropi Indonesia juga menyampaikan terkait dana operasional untuk penyaluran sumbangan yang harus disediakan donatur. Dalam UU yang dipakai saat ini, lembaga filantropi memakai 10% dana yang dikumpulkan untuk operasional.

“Misal kita dapat bantuan, tapi untuk operasional tidak dikasih. Di sini mereka berharap, setiap bantuan harus ada dana operasionalnya sendiri, khusunya untuk hibah. Kalau yang sekarang kan dipotong 10 persen. Tapi mereka berharap aturan ke depan itu pihak pemberi tidak boleh menyusahkan orang yang menerima atau menyalurkan,” tandasnya. (Re)

Hits: 5

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Padang Sepakati APBD-P 2022, Wako Hendri Septa Berikan Apresiasi

30 September 2022 - 21:44 WIB

Ranperda APBD Perubahan Sumbar 2022 Resmi Disahkan

30 September 2022 - 10:41 WIB

6 Fraksi DPRD Kritisi Nota Keuangan Walikota Terhadap Ranperda APBD-P TA 2022 dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

22 September 2022 - 18:36 WIB

Perkuat Kerjasama Pariwisata Berbasis Kebudayaan, Ketua DPRD Sumbar Kunjungi Provinsi Riau

16 September 2022 - 19:55 WIB

Tim Monev KI Sumbar Terkesima di DPRD, DPRD Soal Keterbukaan Informasi Publik All Out

13 September 2022 - 10:53 WIB

Gubernur Sumbar Sampaikan Nota Pengantar Perubahan APBD 2022

11 September 2022 - 11:05 WIB

Trending di Parlemen