Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Padang Panjang · 11 Agu 2022 11:38 WIB ·

Wawako Asrul Minta Tugas TKPK Dioptimalkan


 Wawako Asrul Minta Tugas TKPK Dioptimalkan Perbesar

Padang Panjang | Topsumbar – Wakil Wali Kota, Drs. Asrul minta tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dioptimalkan guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang.

Hal ini disampaikannya didalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang 2022, Kamis (11/8) di area Rapat Bappeda.

Wawako Asrul mengatakan, ada sebagian kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pemko. Di antaranya, kebijakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak dasar, kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan kelurahan.

“Angka kemiskinan Kota Padang Panjang sepanjang th. 2021 berada terhadap angka 5,92%. Untuk obyek penurunan angka kemiskinan th. ini ditargetkan terhadap angka 5,64% dan terhadap 2023 diangka 5,36%,” sebutnya.

Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M mengatakan, didalam penanggulangan kemiskinan, ada sebagian kendala. Yakni keterpaduan validasi data terbatas, integrasi program kesibukan tetap kurang, pendanaan yang tetap terbatas, pola kemitraan belum optimal.

Terkait perihal tersebut, dikatakannya, pentingnya updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan kesibukan penanganan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur tentang didalam penanganan kemiskinan sesuai wejangan wali kota dan wakil wali kota.

Sementara itu, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si berkesempatan memaparkan hasil studi tiru yang dijalankan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi terhadap 3 Juli lalu.

“Dari kunjungan tersebut, ada sebagian perihal yang dapat diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda mengenai penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem Info data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi,” tuturnya. (AL)

Hits: 1

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ukur Kinerja Jajaran, Kapolres Padang Panjang Pimpin Anev Mingguan

27 September 2022 - 20:34 WIB

Wako Fadly Lantik Kabid Sapras Disporapar Padang Panjang, Syahrinal E Gantikan Agung SP

23 September 2022 - 17:22 WIB

SMP Hikmah Melaju Ke Babak Final Lomba Cerdas Qur’an Padang TV

22 September 2022 - 10:09 WIB

Tertibkan Personil, Si Propam Polres Padang Panjang Gelar Gaktibplin

21 September 2022 - 20:00 WIB

Jalin Sinergitas, Rupajang MoU Dengan Polres Padang Panjang

21 September 2022 - 13:36 WIB

Pansel Pastikan Proses Seleksi KI Berjalan Sesuai Aturan

19 September 2022 - 13:38 WIB

Trending di Padang Panjang