Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Parlemen · 12 Agu 2022 15:02 WIB ·

Bapemperda DPRD Bengkulu Pelajari Tata Kelola Tanah Ulayat ke Sumbar


 Bapemperda DPRD Bengkulu Pelajari Tata Kelola Tanah Ulayat ke Sumbar Perbesar

Padang | Topsumbar – Badan Pembentukan Perarturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu datangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) didalam rangka studi teknis penerapan tata kelola tanah ulayat melalui Peraturan daerah (Perda) Jumat (12/8).

Pada pertemuan yang dijalankan di ruang Kusus I DPRD Sumbar, Bapemperda DPRD Bengkulu terhitung mempelajari pola realisasi anggaran didalam menuntaskan target rencana peraturan daerah (Ranperda) yang masuk didalam program legislasi daerah (Prolegda).

Anggota Bapemperda DPRD Bengkulu Risman Sipayung mengatakan tata kelola tanah ulayat melalui Perda sangat mutlak untuk melancarakan program pembangunan skala daerah maupun nasional. Sebagai wakil rakyat, kita tidak dambakan kasus ulayat jadi penghambat program-program pembangunan dibidang infrastruktur.

“Karena karakteristik adat Bengkulu dan Sumbar tidak jauh berbeda, maka kita perlu mencari referensi ke ini,” katanya.

Perda pengelolaan tanah ulayat, rencananya akan jadi inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu, nantinya Ranperda tentang tanah ulayat akan jadi solusi bagaimana masyarakat adat mampu menerima fungsi pada pembangunan yang dilaksanakan.

“Terkait Perda inisiatif, DPRD Provinsi Bengkulu sedang mengkaji Ranperda tentang Pondok Pesantren, kita perlu pelajari terhitung penerapan pengajuan perda inisiatif ke DPRD Sumbar,” katanya.

Disisi lain dia melanjutkan, pada Prolegda 2022 Bapemperda DPRD Bengkulu memperoleh pembahasan Ranperda tunggakan berasal dari tahun lalu, pembahasan itu tentu jadi beban anggaran kembali.
Untuk menuntaskan ditahun ini, Bapemperda ulang mengajukan anggaran untuk mempertegas kinerja pada Perubahan APBD 2022 .

“Pada tahun ini, tersedia delapan Ranperda luncuran berasal dari tahun lalu, DPRD Bengkulu didalam mengkaji Ranperda udah memberi tambahan satu tahapan yaitu uji publik yang melibatkan masyarakat banyak,” katanya.

Kedatangan Bapemperda DPRD Bengkulu disambut oleh Ketua Bapemperda DPRD Sumbar Budiman dan Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syarif, Budiman mengatakan berasal dari beberapa tahun jadi ketua Bapemperda tidak tersedia pengajuan Ranperda baru, namun Ranperda luncuran berasal dari tahun selanjutnya tersedia beberapa.

“Komitmen Bapemperda DPRD Sumbar tegas, anggaran yang dikucurkan untuk mengkaji Ranperda perlu mengetahui dan efektif. Jangan realisasi udah besar namun produk hukum yang dihasilkan tidak ada,” katanya.

Dia mengatakan, pengajuan Ranperda berasal dari eksekutif dan legislatif perlu mengetahui bersama naskah akademik sehingga pembahasan dan gambarannya jelas. Terkait kasus ulayat, menurutnya udah jadi perhatian disejumlah provinsi didalam mempercepat pembangunan.

Sumbar terhitung menghadapi kasus yang mirip didalam pembangunan tol, Ranperda tentang Pengelolaan Tanah Ulayat merupakan inisiatif Komisi I DPRD yang udah masuk didalam Prolegda 2022, namun pembahasan belum dimulai.

“Karena regulasi yang menyesuaikan ulayat belum tersedia dan tidak mengetahui maka itulah aspek yang jadi perhatian untuk lanjutan pembangunan tol,”katanya.

Dia melanjutkan Ranperda ini akan jadi solusi bagi pihak adat dan pemerintah, di Sumbar adat itu selingkar nagari, tentunya ninik mamak punya peran besar didalam tatanan adat.
Nantinya untuk melahirkan Perda tata kelola tanah ulayat, DPRD Sumbar akan melibatkan tigo tungku sajarangan yaitu cadiak pandai, ulama dan bundo kandung.

Tahun ini tersedia beberapa Ranperda inisiatif DPRD Sumbar yang masuk Prolegda yaitu, Ranperda tanah ulayat dan Ranperda tata kelola komuditi unggulan Sumbar, satu lagu Ranperda Mars Sumatera Barat udah ditetapkan jadi Perda. (HT)

Hits: 65

Artikel ini telah dibaca 126 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

6 Fraksi DPRD Kritisi Nota Keuangan Walikota Terhadap Ranperda APBD-P TA 2022 dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

22 September 2022 - 18:36 WIB

Perkuat Kerjasama Pariwisata Berbasis Kebudayaan, Ketua DPRD Sumbar Kunjungi Provinsi Riau

16 September 2022 - 19:55 WIB

Lisda Hendrajoni Audiensi Bersama Filantropi Indonesia

15 September 2022 - 09:10 WIB

Tim Monev KI Sumbar Terkesima di DPRD, DPRD Soal Keterbukaan Informasi Publik All Out

13 September 2022 - 10:53 WIB

Gubernur Sumbar Sampaikan Nota Pengantar Perubahan APBD 2022

11 September 2022 - 11:05 WIB

Ketua DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Narkotika

10 September 2022 - 11:18 WIB

Trending di Parlemen