Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Parlemen · 21 Jul 2022 17:23 WIB ·

Komisi II DPRD Sumbar Bahas Ranwal KUA-PPAS 2023


 Komisi II DPRD Sumbar Bahas Ranwal KUA-PPAS 2023 Perbesar

Bukittinggi | Topsumbar – Komisi II DPRD Sumbar melakukan Pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023, bersama mitra kerjanyan di Bukittinggi selama 4 hari (20-23 Juli 2023) .

Rapat pembahasan langsung dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dan pimpinan komisi II Bidang perekonomian Mochlasin, melakukan pembahasan secara marathon , di salah satu hotel di kota Bukittinggi.

Dalam kegiatan tersebut setidaknya ada 8 OPD yang mengikuti pembahasan, diantaranya Biro perekonomian, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, serta beberapa Dinas dan biro lainnya, yang serius melakukan pembahasan, demi penempatan anggaran yang tepat.

Pimpinan dan anggota komisi 2 yang hadir dalam pembahasan Nurkhalis, Jempol, Muchlis Yusuf Abit (Gerindra)
Mochlasin, M.Ihpan (PKS) Arkadius, Jefri Masrul (Demokrat) Muhammad Iqbal, Muzli M.Nur (PAN) Nella Abdika Zamri, Lazuardi Erman (Golkar), Bakri Bakar (PPP-Nasdem), Firdaus, Syamsul Bahri (PDI-P-PKB). Para anggota dewan secara bergantian melakukan berbagai pertanyaan pada masing-masing OPD mitra kerjanya.

Pada kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan, pembahasan awal KUA-PPAS ini harus benar-benar dapat dirasakan oleh semua komponen, baik OPD itu sendiri, terutama masyarakat.

“Kita lakukan pembahasan ini agar memiliki manfaat nyata pada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak ada pembahasan yang sia-sia,” tegas Suwirpen.

Ditambahkannya, agar terhindar dari kendala dikemudian hari, maka pembahasan perlu mengacu pada aturan berlaku, juga perlu dilakukan secara objektif.

Pernyataan Suwirpen ditambahkan Mochlasin, dimana semua masukan dari mitra kerja akan ditelaah untuk pembahasan berikutnya, disesuaikan dengan manfaat dan peruntukannya.

“Kita akan telaah semua hasil pembahasan untuk dibahas pada tahap berikutnya, sehingga manfaat besar, resiko menjadi nol, khususnya resiko pelanggaran aturan,” terang Mochlasin.

Pembahasan awal KUA-PPAS berlangsung amat serius, dengan diskusi cukup hangat, hanya waktu istirahat yang membuat pembahasan terhenti, namun tetap tenang dan berjalan lancar. (HT)

Hits: 3

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

6 Fraksi DPRD Kritisi Nota Keuangan Walikota Terhadap Ranperda APBD-P TA 2022 dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

22 September 2022 - 18:36 WIB

Perkuat Kerjasama Pariwisata Berbasis Kebudayaan, Ketua DPRD Sumbar Kunjungi Provinsi Riau

16 September 2022 - 19:55 WIB

Lisda Hendrajoni Audiensi Bersama Filantropi Indonesia

15 September 2022 - 09:10 WIB

Tim Monev KI Sumbar Terkesima di DPRD, DPRD Soal Keterbukaan Informasi Publik All Out

13 September 2022 - 10:53 WIB

Gubernur Sumbar Sampaikan Nota Pengantar Perubahan APBD 2022

11 September 2022 - 11:05 WIB

Ketua DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Narkotika

10 September 2022 - 11:18 WIB

Trending di Parlemen