Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Sumatera Barat · 23 Jun 2022 12:11 WIB ·

Gubernur Sumbar Sampaikan Beberapa Upaya Selamatkan Tenaga Honorer


 Gubernur Sumbar Sampaikan Beberapa Upaya Selamatkan Tenaga Honorer Perbesar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menindaklanjuti terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi menegaskan untuk tetap memprioritaskan tenaga IT, satpam, dan supir.

Hal ini menindaklanjuti rapat koordinasi dengan Gubernur se-Indonesia di Bali pada April 2022 lalu, yang diantaranya membahas terkait Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hasil dari diskusi dalam rakor tersebut, terkait penghapusan tenaga honorer di Pemprov Sumbar, akan kami tinjau kembali. Apalagi pegawai honorer seperti satpam, dan supir harus kita prioritaskan,” tutur gubernur dalam konferensi pers kepada awak media di ruang rapat Istana Kompleks Gubernuran, Jl. Sudirman, Padang, Rabu (22/6/2022).

Gubernur juga menyebut terkait nasib Tenaga IT yang bekerja di Diskominfotik Sumbar, menurutnya para Tenaga IT mempunyai keahlian khusus yang mampu membantu jalannya pekerjaan di pemerintahan.

“Kalau seandainya tenaga IT ini dirumahkan semuanya, tentu ini akan beresiko pada pekerjaan kita dan akan beresiko tehadap tugas-tugas kita termasuk juga dibeberapa OPD yang lain,” ungkapnya.

Kemudian ia memerintahkan kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk melakukan kajian analisa jabatan, menganalisa beban kerja dan peta jabatan, dan melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan, untuk meninjau kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer ke pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, telah mengusulkan sebanyak 1829 formasi P3K yang terdiri dari 1601 formasi guru dan 228 formasi non guru. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menampung pegawai Non-ASN agar dapat mendaftar formasi P3K.

Kemudian terkait rekrutmen Tenaga IT, Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia, mengatakan proses rekrutmen Tenaga IT dilakukan dengan menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa tentunya hal tersebut melalui beberapa mekanisme dan peluang yang ada.

“Jadi kalau untuk menampung sebanyak 12.417 tenaga honorer, sangat sedikit yang dapat ditampung, kemungkinan dengan mekanisme yang masih ada sekitar 20 persen tenaga honorer yang dapat ditampung,” katanya.

(Ha/red)

Hits: 4

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Cuaca Sumbar 25-27 September, Ini Prakiraan BMKG Stasiun Minangkabau

25 September 2022 - 14:12 WIB

HUT Lantas Ke-67, Kapolda Sumbar: Jajaran Lalu Lintas adalah Miniatur Tugas Pokok Polri

23 September 2022 - 08:35 WIB

Pembagian BLT Ricuh, Lisda Hendrajoni: Pemerintah Harus Carikan Solusi, Jangan jadikan tontonan

22 September 2022 - 15:11 WIB

Polda Sumbar Salurkan 5000 Paket Bansos Kepada Komunitas Ojek, Angkot dan Betor

21 September 2022 - 12:42 WIB

Gubernur Mahyeldi Sampaikan Amanah Menhub Soal Keselamatan Transportasi

19 September 2022 - 10:57 WIB

Gubernur Sumbar Jalan Kaki Tembus Hutan Sepanjang 11 KM, Tinjau Jalan Alternatif Malalak – Maninjau

18 September 2022 - 19:32 WIB

Trending di Sumatera Barat