Padang Panjang | Topsumbar – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Prediket opini WTP ini merupakan raihan keenam kalinya secara berturut-turut diraih Pemko Padang Panjang.
Penghargaan WTP tersebut diserahkan Kepala Kantor Perwakilan BPK Republik Indonesia Wilayah Sumbar, Yusna Dewi, S.E, M.Si, Ak kepada Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano bersama Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md.
Adapun keberhasilan Pemko Padang Panjang meraih opini WTP dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan negara pada situasi pandemi Covid-19 itu, merupakan sebuah prestasi cukup luar biasa.
Pasalnya selama pandemi itu kerap terjadi pengalihan alokasi anggaran untuk dana Covid-19 serta pemberian bantuan tunai kepada masyarakat.
Atas raihan opini WTP itu Wako Fadly mengucapkan terima kasih kepada BPK yang sudah mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Kota Padang Panjang.
“Pencapaian WTP ini merupakan yang keenam kalinya kita dapat. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mendapatkan yang ketujuh. Sekaligus mudah-mudahan ini bisa menjadi target jangka panjang kita untuk sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Fadly.
Disebutkan Fadly, kesuksesan Pemko Padang Panjang merupakan prestasi bersama.
“Ini harus dipertahankan terus. Jika dapat, ke depannya lebih ditingkatkan lagi agar prestasi lebih tinggi dapat dicapai,” ujar Fadly.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dr. Winarno, M.E juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama tim dalam penyusunan laporan keuangan. Baik oleh tim pengelola keuangan maupun dari OPD dan juga Inspektorat.
“Kita sudah mendapatkan opini WTP untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020. Dan saat ini kita kembali menerima piagam penghargaan WTP. Pencapaian WTP dari Kementerian Keuangan. Ini merupakan yang keenam kalinya berturut-turut kita mendapatkan opini WTP ,” tuturnya.
Namun demikian, kata Winarno ke depan perlu menetapkan rencana-rencana strategis untuk penyusunan laporan keuangan. Di antaranya menindaklanjuti temuan-temuan BPK tahun sebelumnya.
“Jadi temuan-temuan BPK itu kita tindaklanjuti. Kita clear-kan sehingga tidak ada lagi temuan berulang. Kemudian, kita upayakan mempercepat penyelesaian permasalahan aset daerah. Ini yang menjadi temuan BPK dalam setiap tahunnya,” kata Winarno.
Winarno juga menyebutkan WTP untuk keenam berturut-turut ini semacam cambuk atau motivasi untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diamanahkan negara dan masyarakat. Memang, di sektor sistem pengelolaan keuangan negara, bagian keuangan sangat dituntut ekstra hati-hati dalam bekerja.
“Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik antar-OPD sistim pengelolaan keuangan kita dapat berjalan baik sesuai aturan,” terang Winarno.
aat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2021 itu, Wako Fadly dan Ketua Mardiansyah turut didampingi Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Inspektur, Dr. Syahril, M.H dan Winarno.
(AL)
