Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Sumatera Barat · 9 Apr 2022 23:27 WIB ·

Alirman Sori Sebut Demokrasi Indonesia Berada di Jurang Kekhawatiran


 Alirman Sori Sebut Demokrasi Indonesia Berada di Jurang Kekhawatiran Perbesar

TopSumbar.co.id- Dr.H. Alirman Sori, SH, M.Hum, M.M, anggota DPD RI/MPR RI menegaskan, demokrasi Indonesia berada di bibir jurang yang mengkhawatirkan. Hal itu dia sampaikan saat didampuk menjadi pemateri pada sosialisasi empat pilar MPR RI yang digelar JMSI Sumatera barat, di Hotel New D’Dhave. Sabtu (9/4/2022).

Menanggapi wacana 3 periode presiden Joko Widodo, Alirman mengatakan bahwa wacana tersebut adalah kelatahan terhadap demokrasi. Hal itu karena perilaku tersebut menunjukkan ketidaktaatan terhadap konstitusi yang berlaku.

“Ditinjau dari pasal 7 UUD 1945 setelah diamandemen, maka presiden dan wakilnya memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.

Wacana perpolitikan yang seperti ini, sambungnya, juga tidak tepat disaat Indonesia sekarang sedang dalam keadaan krisis ekonomi akibat terdampak Covid-19 yang terus-menerus bertransformasi menjadi berbagai varian maupun dampak global dari perang Rusia-Ukraina.

“Pada saat rakyat menjerit akibat harga-harga yang mulai melambung dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, pemerintah malah sibuk dengan isu politik yang tidak dibutuhkan rakyat,” terangnya.

Lebih lanjut ia berkata, Padahal jika kita bicara demokrasi maka pemiliknya adalah rakyat. Sedangkan Organisasi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif hanya sebagai wadah mengumpulkan orang-orang hebat sebagai perwakilan dari suara rakyat agar aspirasinya tersampaikan.

Namun di satu sisi, ia menganggap fenomena seperti ini adalah hal biasa karena Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap elit politik boleh saja menggunakan hak politiknya namun tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan.

“Alih-alih menerabas aturan konstitusional, pemerintah atau dalam hal ini presiden, semestinya menggunakan hak politiknya dengan menyampaikan usulannya tersebut pada DPR dan disetujui bersama jika memang patut merubah undang-undang terkait,” jelasnya lagi

Terakhir ia berharap agar pemerintah dapat menempuh jalur yang sesuai dengan spirit konstitusional.

“Jika kedaulatan di tangan rakyat mestinya semangat yang dibangun adalah semangat konstitusi,” tutupnya.

(Idhar)

Hits: 0

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ratusan Siswa dan Wali Murid Minta Persamaan Hak di SMAN 1 Padang

26 September 2022 - 20:22 WIB

Komitmen Membangun Daerah, 12 Bupati se Sumbar Teken MoU dengan Semen Padang

26 September 2022 - 20:01 WIB

Unik, Warga Kelurahan Pasar Ambacang Gelar Pemilihan RW Serentak Layaknya Pemilukada

25 September 2022 - 16:26 WIB

Cuaca Sumbar 25-27 September, Ini Prakiraan BMKG Stasiun Minangkabau

25 September 2022 - 14:12 WIB

Gubernur Mahyeldi Harap Kerjasama Semakin Baik Dengan BPK

23 September 2022 - 15:09 WIB

HUT Lantas Ke-67, Kapolda Sumbar: Jajaran Lalu Lintas adalah Miniatur Tugas Pokok Polri

23 September 2022 - 08:35 WIB

Trending di Sumatera Barat