DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri acara Rapat Koordinasi Persiapan uji lapangan tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya secara daring. Bersama Tim Verifikasi Sekretariat Militer Presiden, Siti Isro’yati, BKKBN Pusat, Priyo Hartono, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Fatmawati, Sekda, Adlisman dan undangan lainnya. Acara ini dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Maret di Rumah Dinas Bupati.
Kata Bupati, dalam rangka untuk mendukung komitmen menciptakan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Dharmasraya, Pemkab Dharmasraya mendukung penuh komitmen tersebut. Dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan anggaran diantaranya khusus di tahun 2021 saja antara lain adalah honor kader tribina yang merupakan ujung tombak di lapangan, dengan anggaran dana sebesar Rp. 848.940.000. Dan menganggarkan gaji untuk PLKB non ASN yang sangat banyak kontribusinya untuk program Bangga Kencana di lapangan.
“Untuk dana kader tribina kami titipkan melalui anggaran dana desa di masing masing-masing nagari. Selain itu juga adapun jumlah kaderandalan di lapangan yang bekerja keras mensukseskan program bangga kencana ini, kami berikan operasional sebesar Rp. 100 ribu per orang setiap bulannya berjumlah 208 orang dengan sebaran per kecamatan,” ungkap Bupati.
Adapun jumlah kader Pembina kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) berjumlah total sebanyak 811 orang. Diberikan honorarium sebesar Rp. 75.000 per orang setiap bulannya. Ini yang melalui alokasi dana desa.
Khusus untuk penanganan Stunting, yang menjadi perhatian penuh dari Presiden Indonesia, Joko Wisoso dimana beliau menginstruksikan penurunan angka stunting menjadi 14 % pada tahun 2024 nanti. “Insya Allah sudah kami sikapi dengan cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Dharmasraya. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan juga sudah kami terbitkan Surat Keputusannya yang dimulai dari Kecamatan Sungai Rumbai. Begitu juga dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Nagari, juga sudah kita mulai dengan Nagari Kurnia Selatan menjadi pionernya. Selain itu, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dharmasraya diharapkan kedepannya terjadi penurunan angka stunting yakni berada di angka 19,5 %, jauh lebih rendah dari angka nasional yang saat ini masih 24,4 persen,” beber Bupati lagi.
Program bangga kencana terutama untuk pencapaian Kabupaten Dharmasraya tiga tahun terakhir. Dharmasraya mencatatkan prestasi sebagai Kabupaten yang pencapaian total peserta baru ber KB tertinggi di Propinsi Sumatera Barat, padaTahun 2019 hanya kalah dari Kota Padang yang notabene merupakan Ibukota Propinsi. Sedangkan pada tahun 2020, berhasil menjadi terbaik secara keseluruhan, dalam hal pencapaian total peserta baru ber KB ini.
“Ada penurunan sedikit pada tahun 2021 lalu, setelah berlari kencang selama dua tahun berturut-turut, menjadi peringkat tiga untuk keseluruhan, namun tetap menjadi Kabupaten yang terbaik di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan capaian tersebut diatas, ditambah dengan berbagai indikator lain BKKBN Perwakilan Propinsi Sumatera Barat memberikan piagam penghargaan langsung dari Bapak Gubernur Sumatera Barat kepada Kabupaten Dharmasraya,” terangnya.
Khusus untuk inovasi, Dharmasraya memberikan sedikit perhatian khusus kepada kampung KB. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB, dimana 28 diantaranya berada di Kabupaten Dharmasraya. Kampung KB merupakan salah satu senjata pamungkas baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. Terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Ini juga seiring dengan jargon Bupati Dharmasraya, yaitu membangun dari pinggiran.
Dan saat ini di Kabupaten Dharmasraya, untuk mengejar ketertinggalan jorong jorong yang ditetapkan menjadi kampung KB itu tidak hanya menjadi tugas dari OPD KB saja. Tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama terkait hal tersebut oleh seluruh Kepala OPD.
“Adapun hasil dari penandatanganan kesepakatan tersebut, saat ini total dana pemerintah Rp. 6.915.905.861, baikd ari APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten yang kita salurkan ke kampung KB. Khusus untuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berada di kampung KB pun kami berikan kekuatan. Untuk tidak gentar menghadapi para Kepala OPD, dimana mereka secara serentak kami lantik dan kukuhkan, sama perlakuannya dengan pejabat di pemerintah daerah,” tegasnya.
Dan inovasi kami terbaru, untuk Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis kependudukan di tingkat desa berdasarkan data. Kalo didaerah lain, rumah data ku ini kebanyakan masih menumpang atau menyelip di berbagai lokasi. “Di Nagari kami Kurnia Selatan sudah dibangun permanen melalui Dana Desa. Maka diharapkan nanti tersedia data yang lengkap, akurat dan terkini yang menjadi sumber referensi bagi pengambilan kebijakan,” harapnya lagi.
Diharapkan, dengan berbagai kebijakan Bupati mengintervensi kampong KB, jorong yang selama ini terpinggirkan dapat menggeliat maju dan sejajar dengan jorong jorong lainnya yang lebih maju terlebih dahulu. Sedangkan inovasi kami khusus untuk peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) dapat dilihat bersama di Jorong Koto Bakti, Nagari Kurnia Selatan yang sudah berhasil memproduksi besek dan piring dari lidi sawit keberbagai penjuru. Di lokasi yang sama juga sudah bisa memproduksi makanan berupa dendeng daun singkong, keripik ubi dan peyek daun singkong.
“Sedangkan di Jorong Setia Budi, Kelompok Bumi Asih mengolah biji salak yang selama ini tidak berguna, menjadi serbuk minuman kopi. Dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan sampel terhadap kandungan gizi dan lainnya dari BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya,” pungkas Bupati dua periode.(***)
