Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Kolom · 17 Jan 2022 19:53 WIB ·

Vonis Bebas


 Teks Foto : Kamsul Hasan, SH, MH Selaku Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat Menghadiri 
Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang Diadakan Ditjen Potensi Pertahanan, Selasa 06 April 2021 Perbesar

Teks Foto : Kamsul Hasan, SH, MH Selaku Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat Menghadiri Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang Diadakan Ditjen Potensi Pertahanan, Selasa 06 April 2021

Catatan: Kamsul Hasan, SH, MH

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, vonis bebas dua terdakwa pencemaran nama baik dengan alat bukti pemberitaan pers.

Vonis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa pasca terbitnya SKB Implementasi UU ITE. Bukti pemberitaan pers bukan lagi obyek Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Sepanjang pengetahuan saya ini adalah kasus pencemaran nama baik melalui pemberitaan pers yang dituntut dan divonis bebas pasca 23 Juni 2021.

Pasca SKB Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri

Sidang Nomor Perkara 1139/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL memasuki vonis majelis hakim, setelah JPU menuntut dua terdakwa bebas demi hukum.

JPU menuntut bebas perkara yang didakwa dengan Pasal 310 KUHP Jo. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik (ITE).

Kasus ini disidik polisi sebelum lahirnya SKB Implementasi UU ITE. JPU pun mengamini dan menyatakan berkas lengkap, P-21 dan dilimpahkan.

Namun dalam perjalanan kasus lahir SKB yang ditandatangani Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri.

SKB antara lain memberikan arahan bahwa pemberitaan pers berbadan hukum Indonesia bukan obyek Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

JPU Patuhi SKB

JPU yang semula mengamini penyidikan polisi, akhirnya “berubah” saat waktu tuntutan karena lahirnya SKB.

Kedua terdakwa dituntut bebas oleh JPU karena alat bukti yang dilampirkan pemberitaan pers berbadan hukum Indonesia.

Dugaan pencemaran nama baik melalui pemberitaan pers sejak SKB ditandatangani bukan lagi obyek UU ITE tetapi Delik Pers.

Bola, sekarang berada pada tangan majelis hakim. Sidang yang semula dijadwalkan 10.30 tertunda dan dimulai pukul 13.00 WIB.

Majelis hakim sepakat dengan JPU, gunakan SKB sebagai pertimbangan hukum dan memvonis bebas.

Polisi Masih Lakukan Penyelidikan

Laporan pencemaran nama baik dengan alat bukti pemberitaan masih berlangsung pada sejumlah daerah.

Polisi, wajib menerima pengaduan masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Iya, alat bukti perlu diselidiki apakah produk pers.

Biasanya selain meminta pendapat Dewan Pers, polisi juga akan memanggil pengelola media untuk klarifikasi.

Biasanya yang ditanyakan adalah status badan hukum perusahaan pers, apakah sudah sesuai dengan UU Pers.

RSCM, 17 Januari 2022

Kamsul Hasan merupakan Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Dosen IISIP, Jakarta dan Mantan Ketua PWI Jaya 2004-2014

Hits: 0

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Fakta Menarik Seputar Film Inang Full Movie

3 Oktober 2022 - 09:42 WIB

Siksa Bagi Penyebar Fitnah, Kabar Bohong dan Keburukan

30 September 2022 - 09:30 WIB

Deretan 7 Jenis Kain untuk Membuat Baju Muslim Wanita

25 September 2022 - 15:47 WIB

Penyalahgunaan Jabatan dan Kekuasaan Oleh Intelektual Terhadap Orang yang Dipimpinnya

23 September 2022 - 12:46 WIB

Sifat Malu dan Bahaya Hilang Malu Pada Wanita Pada Setiap Aktifitas

16 September 2022 - 09:55 WIB

Cara Menangani Anak Tantrum, Tidak Dibentak!

14 September 2022 - 08:13 WIB

Trending di Kolom