Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Kolom · 13 Jan 2022 11:08 WIB ·

Korban Pemberitaan Minta Restitusi?


 Teks Foto : Kamsul Hasan, SH, MH Selaku Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat Menghadiri 
Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang Diadakan Ditjen Potensi Pertahanan, Selasa 06 April 2021 Perbesar

Teks Foto : Kamsul Hasan, SH, MH Selaku Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat Menghadiri Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang Diadakan Ditjen Potensi Pertahanan, Selasa 06 April 2021

Catatan: Kamsul Hasan, SH, MH

Vonis majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur yang menghukum dua polisi aktif dengan pidana pers dan restitusi menjadi diskusi.

Hukuman 10 bulan dari tuntutan 18 bulan berdasar Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinilai bukan hal baru.

Pasal 18 ayat (1) UU Pers sendiri membenarkan vonis maksimal 24 bulan atau denda Rp 500 juta. Bagaimana dengan restitusi?

Restitusi bukan berasal dari UU Pers. Ganti rugi, bahasa lain dari restitusi berasal dari UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 11 restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan
kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku
atau pihak ketiga.

Nah, vonis majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur gunakan UU lain, selain UU Pers. Pertanyaannya apakah masyarakat pers sepakat ?

Bila sepakat apabila diterapkan kesetaraan dihadapan hukum, masyarakat pers selain diadili dengan UU Pers juga dikenakan hukuman ganti rugi.

Selama ini pidana terhadap perusahaan pers ada pada Pasal 18 ayat (2), berupa pidana denda maksimal Rp 500 juta.

Berapa pun hasil denda pidana itu masuk ke kas negara. Berbeda dengan restitusi yang dinikmati korban dan atau keluarga korban.

Selamat menimbang, perlu tidak hukum lain masuk pada peradilan sengketa pers ?

RSCM, 13 Januari 2021

Kamsul Hasan merupakan Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Dosen IISIP, Jakarta dan Mantan Ketua PWI Jaya 2004-2014

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sebab-Sebab Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Diwarisi Perempuan?

5 Agustus 2022 - 09:56 WIB

Perbedaan Orang Kaya dengan Pura-pura Kaya

4 Agustus 2022 - 06:48 WIB

Hijrah Akhlak Menyelamatkan Bangsa dari Kehancuran

29 Juli 2022 - 11:01 WIB

Perbedaan Haji Mabrur (diterima) dengan Mardud (ditolak)

22 Juli 2022 - 19:27 WIB

Mengenali Perilaku Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Siswa di Sekolah

15 Juli 2022 - 09:43 WIB

Giovanzha Chastanya Duta Grand Model Indonesia Asal Padang Panjang Bersiap Berlaga di Thailand

15 Juli 2022 - 07:03 WIB

Trending di Inspirasi